Hanura harap Menkeu Suahasil Nazara berikan solusi soal dana daerah

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella berharap Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, bisa memberikan solusi yang banyak dinantikan para kepala daerah terkait dana transfer...

September 15, 2026

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella berharap Menteri Keuangan yang baru, Suahasil Nazara, bisa memberikan solusi yang banyak dinantikan para kepala daerah terkait dana transfer ke daerah dan dana bagi hasil.

"Harapan kita Bapak Menteri Keuangan yang baru mendengar jeritan para bupati, wali kota, gubernur soal dana bagi hasil. Saya yakin Menteri Keuangan yang baru lebih arif dan lebih bijak," kata Rio dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut disampaikan Rio Capella kepada wartawan usai menghadiri Konsolidasi Task Force Hanura serta pelantikan DPD Hanura Provinsi DIY dan Bimbingan Teknis Nasional Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Hanura Tahun 2026 di Yogyakarta, Senin (14/9).

Rio yang juga Ketua Tim Task Force Hanura berharap pemerintah pusat memberi kelonggaran terhadap anggaran untuk daerah guna mempercepat pembangunan wilayahnya.

Ia berharap Menkeu Suahasil Nazara tidak terlalu ketat soal anggaran daerah karena masih ada daerah yang kesulitan untuk membayar gaji pegawainya, apalagi untuk membangun infrastruktur.

Bahkan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengusulkan penerbitan obligasi untuk pembiayaan pembangunan.

Rio optimistis kedatangan Suahasil sebagai Menteri Keuangan akan memberikan angin segar terhadap isu keuangan daerah.

"Saya harap pelan-pelan mulai mengembalikan (TKD) itu," tambahnya.

Baca juga: Legislator Jatim minta Menkeu kaji pemangkasan dana daerah

Jika daerah diberi kelonggaran, Rio yakin kepala daerah akan lebih berdaya untuk memajukan daerahnya karena uang yang beredar di daerah sedikit, maka ekonominya mandek.

Terkait kegiatan bimbingan teknis kali ini, Rio mengatakan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari Partai Hanura akan mulai membahas isu soal keuangan daerah, sesuai dengan slogan dan visi Hanura, yakni "Daerah Berdaya, Indonesia Sejahtera".

"Hanura sejak sebelum kejadian ini selalu mengatakan, kalau Indonesia mau besar dan sejahtera, harus diberdayakan dulu daerahnya. Pak Oesman Sapta sudah ngomong dari dulu bahwa Indonesia ini akan maju, kalau daerah berdaya," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) meminta pemerintah pusat segera memenuhi anggaran untuk pemerintah daerah.

Menurutnya, kebijakan pemerintah pusat memangkas anggaran daerah berpotensi mengganggu pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

OSO juga menyoroti persoalan dana bagi hasil (DBH) dan menegaskan pemerintah pusat harus memastikan kebijakan DBH berjalan di tengah keterbatasan sumber pendanaan di daerah.

Baca juga: Mencari jalan tengah polemik Dana Bagi Hasil Daerah

Acara Konsolidasi Task Force juga berbarengan dengan pelantikan DPD Hanura Provinsi DIY dan Bimbingan Teknis Nasional Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota Partai Hanura Tahun 2026.

Rio Capella telah berkeliling menggelar konsolidasi mempercepat terbentuknya struktur di berbagai tingkatan guna menatap Pemilu 2029.

"DIY ini provinsi ke-13 task force berkeliling. Pengurusnya baru saja dilantik. Nah ada tugas penting. Lakukan konsolidasi segera bentuk DPC hingga PAC," pinta Rio.

Rio menyarankan para kader yang baru dilantik segera memasang logo kepala singa yang baru di kantor DPC hingga PAC.

Hanura, tambah Rio, hadir bukan hanya untuk menjadi peserta pemilu, tetapi harus menjadi pemenang pada Pemilu 2029.

"Orang harus semakin tahu Partai Hanura ini. Hari ini boleh Hanura diremehkan, tapi semangat singa akan bangkit," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9).

Suahasil sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan pada Kabinet Merah Putih.

Baca juga: DPRD DIY harap Menkeu yang baru evaluasi kebijakan pemangkasan TKD

Baca juga: Menkeu Suahasil: Efisiensi APBN bukan sekadar potong belanja

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.