Gubernur Papua ajukan perubahan pendapatan APBD 2026 jadi Rp2,46 T

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 dengan target ANTARA News papua 2 ...

September 29, 2026

Gubernur Papua ajukan perubahan pendapatan APBD 2026 jadi Rp2,46 T

Selasa, 29 September 2026 15:03 WIB

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri saat pidato pengantar pembukaan rapat paripurna pembahasan Raperdasi Perubahan APBD 2026 di Kota Jayapura, Papua, Senin (28/9). (ANTARA/HO- Pemprov Papua)

Jayapura (ANTARA) - Gubernur Papua Matius D. Fakhiri mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2026 dengan target pendapatan daerah sebesar Rp2,46 triliun.

"Tadi saya menyampaikan bahwa target pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 sebesar Rp2,46 triliun, meningkat Rp433,31 miliar dibandingkan APBD induk," katanya usai memberikan pidato pengantar pembukaan rapat paripurna pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 di Kota Jayapura, Papua, Senin.

Menurut Fakhiri, peningkatan target pendapatan tersebut berasal dari kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

"Pendapatan Asli Daerah meningkat Rp72,14 miliar menjadi Rp635,61 miliar, sedangkan pendapatan transfer naik Rp361,18 miliar menjadi Rp1,83 triliun," ujarnya.

Dia menjelaskan perubahan APBD 2026 disusun dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) 2026 serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

"Pengelolaan belanja dilakukan secara efektif dan efisien, termasuk merasionalisasi belanja yang belum menjadi prioritas kebutuhan daerah," katanya lagi.

Dia menambahkan belanja daerah dalam perubahan APBD 2026 direncanakan sebesar Rp3,06 triliun, meningkat Rp787,02 miliar dibandingkan APBD induk sebesar Rp2,27 triliun.

"Perubahan APBD ini diarahkan untuk mendukung penguatan fondasi ekonomi dan sumber daya manusia yang inklusif sebagai awal transformasi pembangunan," ujarnya.

Dia menjelaskan selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menyebabkan perubahan APBD 2026 mengalami defisit sebesar Rp592,88 miliar.

"Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan sebesar Rp602,88 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik daerah," katanya.