Gubernur NTT meminta verifikasi ketat data dampak gempa Nagekeo

Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena meminta seluruh data korban dan kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo segera diverifikasi secara ketat sebelum ANTARA News ntt 1 ...

September 9, 2026

Gubernur NTT meminta verifikasi ketat data dampak gempa Nagekeo

Rabu, 9 September 2026 16:08 WIB

Gubernur NTT Melki Laka Lena (kedua kiri) saat memimpin rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa Flores di Nagekeo, Rabu (9/9/2026). ANTARA/HO-Pemprov NTT

Kupang (ANTARA) - Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena meminta seluruh data korban dan kerusakan akibat gempa bumi di Kabupaten Nagekeo segera diverifikasi secara ketat sebelum memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Kami hadir lengkap karena ingin membahas secara benar situasi tanggap darurat dan transisi menuju tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita memastikan konsolidasi data terakhir untuk menuju pemulihan sudah baik, dan kekurangan dalam tanggap darurat segera diperbaiki,” katanya di Nagekeo, Rabu.

Hal itu disampaikan saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Gempa Flores di Nagekeo yang diikuti jajaran Pemerintah Provinsi NTT, Pemerintah Kabupaten Nagekeo, forkopimda, serta Tenaga Ahli BNPB.

Gubernur mengatakan rapat difokuskan untuk memastikan penanganan tanggap darurat berjalan baik sekaligus mempersiapkan transisi menuju tahap pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Gubernur menegaskan tidak boleh ada satu pun korban maupun kerusakan yang terlewat dalam pendataan. Seluruh kerusakan rumah dan fasilitas umum, termasuk sekolah, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, jalan, irigasi, bendungan dan infrastruktur lainnya, harus didata sesuai kondisi riil di lapangan dan diverifikasi.

Setelah itu, data akan dikompilasi dan menjalani uji publik dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, BNPB dan BPBD.

“Jangan ada masyarakat yang seharusnya masuk dalam data tetapi tidak masuk dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.

Melki juga mengingatkan agar pendataan tidak dipengaruhi kepentingan politik. Setiap kesengajaan untuk memanipulasi atau menghilangkan data akan ditindak sesuai ketentuan hukum. Data tersebut ditargetkan segera difinalisasi karena setelah 20 September pemerintah akan membahas kebutuhan anggaran bersama DPR RI.

Bupati Nagekeo Simplisius Donatus menyampaikan penanganan gempa telah memasuki hari ke-24. Dalam rentang waktu tersebut sebanyak 20 orang dilaporkan meninggal dunia, 34 orang mengalami luka berat, dan 132 orang luka ringan.

Sementara itu, sebanyak 16.831 unit rumah terdampak dan 710 fasilitas umum mengalami kerusakan. Data tersebut masih dinamis karena gempa susulan terus terjadi.

Sebagian besar pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing, sementara bantuan natura mulai dihentikan dan difokuskan bagi kelompok rentan. Pemkab Nagekeo juga masih mengejar pembangunan hunian sementara melalui tahapan asesmen, uji publik, tindak lanjut keberatan masyarakat hingga penerbitan SK Bupati.

Sejumlah sekolah masih belum diperbolehkan melakukan pembelajaran di dalam ruangan, sedangkan RSUD Aeramo masih memberikan pelayanan kesehatan di luar gedung.

Ia mengatakan proses pendataan dan verifikasi kerusakan telah dilakukan dan ditargetkan memasuki tahap uji publik pada pekan ini.

Pemerintah daerah juga terus melakukan pemulihan psikososial masyarakat serta mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

Tenaga Ahli BNPB Oka Prawira mengatakan BNPB terus mendampingi Pemkab Nagekeo dalam penanganan bencana. Secara bertahap, komando penanganan mulai dialihkan kepada BPBD.

BNPB juga melakukan verifikasi data kerusakan rumah dan menyiapkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), termasuk rumah contoh huntara bagi warga yang rumahnya mengalami rusak berat.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Gubernur NTT minta verifikasi ketat data dampak gempa Nagekeo

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.