FWK Minta Prabowo Koreksi Ucapan yang Samakan Wartawan dengan Londo Ireng

Forum Wartawan Kebangsaan atau FWK meminta Presiden Prabowo Subianto mengoreksi ucapannya yang dinilai menyamakan wartawan dengan Londo Ireng. Pernyataan itu disebut disampaikan saat Prabowo menghadiri acara Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Kamis, 23 Juli.

July 24, 2026

Bagikan:

JAKARTA – Forum Wartawan Kebangsaan atau FWK meminta Presiden Prabowo Subianto mengoreksi ucapannya yang dinilai menyamakan wartawan dengan Londo Ireng. Pernyataan itu disebut disampaikan saat Prabowo menghadiri acara Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta, Kamis, 23 Juli.

FWK menilai julukan tersebut tidak pantas dan melukai wartawan serta media. Istilah Londo Ireng secara historis digunakan untuk menyebut pribumi yang bekerja bagi pemerintah kolonial Belanda dan menekan bangsanya sendiri demi kepentingan pribadi, kelompok, ekonomi, maupun politik.

“Julukan itu sangat tidak pantas, bahkan menghina,” demikian pernyataan sikap FWK yang diterima di Jakarta, Jumat, 24 Juli.

FWK menegaskan wartawan Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Melalui pemberitaan, wartawan ikut menyebarkan kabar tentang keberadaan Republik Indonesia ke dunia internasional.

Sebagian wartawan bahkan ikut mengangkat senjata. Karena itu, FWK menyatakan nasionalisme wartawan Indonesia tidak perlu dipertanyakan.

BACA JUGA:

FWK juga menyinggung berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1946. Menurut FWK, pembentukan PWI menjadi bagian dari upaya menghimpun wartawan dan memperkuat dukungan pers terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Bukan pengkhianat, bukan Londo Ireng,” kata FWK seperti dikutip dari pernyataan sikap yang ditandatangani Pendiri FWK Hendry Ch Bangun, Koordinator Nasional FWK Raja Parlindungan Pane, dan Sekretaris FWK Budi Nugraha.

FWK menegaskan sikap kritis pers merupakan bagian dari tugas jurnalistik, bukan tanda permusuhan terhadap pemerintah. Tugas tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, termasuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggara negara.

Menurut FWK, kritik pers diperlukan agar pemerintah bekerja sesuai aturan dan kepentingan masyarakat. Karena itu, perbedaan pandangan antara pemerintah dan media seharusnya tidak dibalas dengan sebutan yang merendahkan.

FWK meminta Prabowo memperbaiki pernyataannya untuk menjaga suasana kebangsaan. Pemerintah juga diminta melibatkan semua unsur masyarakat dalam pembangunan, bukan mengecilkan atau meminggirkan pihak yang bersikap kritis.