Fraksi PPP-Gerindra DPRD Murung Raya singgung masalah infrastruktur
DPRD Murung Raya, Kalimantan Tengah melaksanakan paripurna dengan agenda tanggapan fraksi terhadap Raperda Pencabutan Perda Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ANTARA News kalteng 1 ...
Fraksi PPP-Gerindra DPRD Murung Raya singgung masalah infrastruktur
Jumat, 11 September 2026 07:31 WIB
Juru Bicara Fraksi Gabungan PPP - Gerindra DPRD Murung Raya Sutrisno di Puruk Cahu, Kamis (10/9/2026). (ANTARA/Supriadi)
Puruk Cahu (ANTARA) - DPRD Murung Raya, Kalimantan Tengah melaksanakan paripurna dengan agenda tanggapan fraksi terhadap Raperda Pencabutan Perda Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
”Secara umum kami menyatakan sependapat dengan wacana pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2005 karena dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, serta adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” kata Juru Bicara Fraksi Gabungan PPP - Gerindra DPRD Murung Raya Sutrisno di Puruk Cahu, Kamis.
Pihaknya memberikan tanggapan tersebut demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Murung Raya.
Menurut Sutrisno, arah pembangunan pada APBD Perubahan 2026 yang difokuskan meningkatkan kualitas infrastruktur, kesejahteraan masyarakat serta kesiapsiagaan menghadapi bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dinilai sangat strategis.
Terkait masalah infrastruktur, Sutrisno meminta pemerintah daerah memprioritaskan perbaikan jalan dan jembatan serta penyediaan air bersih, khususnya di wilayah Kecamatan Laung Tuhup yang mengalami kerusakan parah dan rawan kecelakaan.
”Selanjutnya terkait putusnya jalan penghubung antara Desa Kalasin dan Desa Tumbang Tujang, serta solusi cepat dan kejelasan bentuk tanggung jawab dari pihak perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah tersebut terhadap masyarakat setempat,” lanjutnya.
Baca juga: Fraksi NasDem DPRD Murung Raya soroti tata kelola anggaran daerah
Selain itu Sutrisno juga menekankan pentingnya penyelesaian pembangunan gedung Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) di kompleks Islamic Centre Masjid Agung Istiqlal.
”Pasalnya saat ini bangunan LPTQ masih belum tuntas dan dikabarkan kerap disalahgunakan oleh oknum masyarakat sebagai tempat mengonsumsi narkoba dan minuman keras,” jelas Sutrisno.
Pihaknya juga menyoroti kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen.
Kemudian meminta Dinas Kesehatan proaktif turun langsung ke puskesmas, desa dan pustu guna memetakan kekurangan serta kebutuhan tenaga maupun fasilitas kesehatan di lapangan.
Di bidang kesehatan masyarakat dan penanggulangan bencana, ditekankan Sutrisno pula pentingnya peningkatan upaya pencegahan karhutla didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta peralatan modern di lapangan.
”Fraksi kami sangat berharap agar pembahasan lanjutan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi-komisi DPRD berjalan optimal sehingga APBD perubahan 2026 benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat luas,” demikian Sutrisno.
Baca juga: Fraksi PKB Murung Raya setuju pencabutan Perda Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Baca juga: Fraksi PDIP DPRD Murung Raya soroti kenaikan belanja daerah
Baca juga: Bupati Murung Raya sebut belanja daerah diproyeksikan naik signifikan
Pewarta : Supriadi
Editor: Muhammad Arif Hidayat
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.