Fraksi PDIP: Keberhasilan P-APB harus diukur dari manfaat bagi rakyat - ANTARA News Jawa Timur
keberhasilan APBD harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, seperti membaiknya layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penyaluran bantuan sosial dan pemenuhan hak guru yang tepat waktu. ...
keberhasilan APBD harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, seperti membaiknya layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penyaluran bantuan sosial dan pemenuhan hak guru yang tepat waktu.
Surabaya (ANTARA) - Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta pemerintah provinsi menjadikan manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai tolok ukur utama keberhasilan Perubahan APBD (P-APBD) 2026, bukan sekadar besaran anggaran maupun tingkat serapan.
"APBD harus mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat," kata Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Diana AV Sasa saat membacakan pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Raperda Perubahan APBD 2026 saat rapat paripurna DPRD Jatim di Surabaya, Selasa.
Diana menegaskan keberhasilan APBD harus diukur dari hasil yang dirasakan masyarakat, seperti membaiknya layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penyaluran bantuan sosial dan pemenuhan hak guru yang tepat waktu.
Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5,84 persen pada Semester I 2026 dan penurunan angka kemiskinan menjadi 9,06 persen merupakan capaian positif.
Namun, hasil tersebut harus diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp17,64 triliun yang lebih rendah dibanding realisasi 2025 sebesar Rp18,44 triliun.
Pemprov diminta menjelaskan dasar penetapan target tersebut sekaligus mengoptimalkan pendapatan melalui digitalisasi dan perbaikan tata kelola tanpa menambah beban masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan agar kenaikan belanja modal menjadi Rp2,16 triliun diikuti percepatan pelaksanaan program tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan akuntabilitas, mengingat realisasi belanja modal hingga Semester I 2026 masih relatif rendah.
Fraksi juga menilai besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp3,38 triliun harus menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan anggaran agar tidak kembali menjadi dana mengendap pada akhir tahun.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan mendukung pembahasan lanjutan Raperda Perubahan APBD 2026 sesuai mekanisme yang berlaku.
Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.