Fraksi PAN DPRD Jatim minta analisis penyertaan modal tak sekadar formalitas - ANTARA News Jawa Timur

Fraksi kami menegaskan bahwa persyaratan ini tidak boleh menjadi formalitas administratif semata. Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur m...

September 7, 2026

Fraksi kami menegaskan bahwa persyaratan ini tidak boleh menjadi formalitas administratif semata.

Surabaya (ANTARA) - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta analisis kelayakan penyertaan modal kepada PT Jamkrida Jatim (Perseroda) tidak berhenti sebagai formalitas administratif, tetapi menjadi dasar objektif sebelum mengalokasikan anggaran.

Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Jatim Suli Daim menyampaikan hal itu dalam rapat paripurna dengan agenda pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Jamkrida Jatim (Perseroda), Senin.

"Fraksi kami menegaskan bahwa persyaratan ini tidak boleh menjadi formalitas administratif semata," kata Suli.

Menurut dia, Raperda telah mensyaratkan adanya analisis kelayakan, analisis portofolio, analisis risiko, serta rencana bisnis sebelum penyertaan modal dilakukan.

Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyampaikan hasil kajian kelayakan dan rencana bisnis yang terukur kepada DPRD sebelum persetujuan pengalokasian penyertaan modal sebesar Rp100 miliar melalui APBD 2027 hingga 2029.

Fraksi PAN juga mengingatkan agar rencana penyertaan modal tersebut disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak mengurangi anggaran untuk belanja wajib serta pelayanan dasar masyarakat.

Suli menjelaskan, modal dasar PT Jamkrida Jatim ditetapkan Rp600 miliar. Sementara penyertaan modal yang telah disetor Pemprov Jatim sejak 2009 hingga 2015 mencapai Rp179,5 miliar.

Setelah rencana penambahan modal Rp100 miliar, masih terdapat kewajiban modal disetor sebesar Rp126,5 miliar agar kepemilikan saham pemerintah daerah memenuhi ketentuan minimal 51 persen.

Selain analisis kelayakan, Fraksi PAN meminta pemerintah memperhatikan efisiensi operasional Jamkrida Jatim serta kapasitas penjaminan yang tercermin melalui gearing ratio.

Menurut Suli, laporan mengenai posisi gearing ratio saat ini penting disampaikan kepada DPRD sebagai dasar untuk menilai urgensi dan kecukupan tambahan modal bagi Jamkrida Jatim.

"Modal yang disertakan wajib diikuti garansi terhadap efisiensi biaya operasional dan penguatan fungsi Jamkrida dalam memperluas akses pembiayaan UMKM," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.