ESI sebut implementasi B50 harus dibarengi harga BBM terjangkau - ANTARA News Megapolitan
Jakarta (ANTARA) - Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengatakan implementasi mandatori biodiesel B50 tetap perlu dibarengi dengan upaya menjaga keterjangkauan terhadap harga bahan ba...
Jakarta (ANTARA) - Managing Director Energy Shift Institute (ESI) Putra Adhiguna mengatakan implementasi mandatori biodiesel B50 tetap perlu dibarengi dengan upaya menjaga keterjangkauan terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) oleh masyarakat.
Menurut Putra Adhiguna, B50 memiliki potensi untuk menekan impor solar sekaligus menghemat devisa. Meski demikian, manfaat penghematan devisa tersebut perlu diimbangi dengan kepentingan masyarakat sebagai konsumen energi.
"Perlu diingat bahwa produk dalam negeri itu baik, tetapi masyarakat tentu membutuhkan BBM yang terjangkau,” kata Putra kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.
Program ini resmi diberlakukan mulai 1 Juli 2026 dan saat ini sedang berada dalam masa transisi 3 bulan menuju implementasi penuh secara nasional pada 1 Oktober 2026.
Putra mengatakan penggunaan produk energi yang berasal dari dalam negeri dinilai positif, tetapi harga BBM tetap harus berada pada tingkat yang terjangkau.
Di sisi lain, peningkatan penggunaan B50 akan mendorong kenaikan permintaan CPO untuk kebutuhan biodiesel di dalam negeri. Kondisi tersebut berpotensi memberikan tambahan pasar bagi industri sawit sekaligus meningkatkan pemanfaatan bahan baku domestik.
Namun, Putra mengingatkan agar peningkatan permintaan CPO untuk energi tetap diseimbangkan dengan kebutuhan pangan. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan peningkatan penggunaan CPO untuk biodiesel tidak mengganggu stabilitas sektor konsumsi pangan karena dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Putra menilai keberhasilan implementasi B50 tidak cukup hanya diukur dari peningkatan volume biodiesel yang digunakan, tetapi juga perlu melihat dampaknya terhadap perekonomian, anggaran negara, industri sawit, hingga masyarakat sebagai pengguna BBM.
Putra juga menilai kendaraan dan mesin pada dasarnya dapat beradaptasi dengan penggunaan B50. Kendati demikian, kesiapan mesin dan kompatibilitas kendaraan tetap perlu diperhatikan, termasuk potensi perubahan konsumsi BBM setelah penggunaan campuran biodiesel dengan kadar lebih tinggi.
"Teknologi bisa beradaptasi, tapi imbasnya bagi pengguna masyarakat dan industri penting diantisipasi, termasuk untuk penggunaan BBM yang lebih boros dengan B50 dan kompatibilitas mesin," ujar Putra.
Selain harga BBM, aspek fiskal juga menjadi perhatian dalam implementasi B50. Dalam kurun waktu sekitar 10 tahun, Indonesia disebut telah mengeluarkan sekitar Rp250 triliun untuk subsidi biodiesel.
Baca juga: 18 tahun menuju B50
Seiring dengan peningkatan volume biodiesel, Putra mengatakan pemerintah perlu menghitung secara cermat dampaknya terhadap APBN, termasuk potensi berkurangnya penerimaan bea ekspor serta biaya yang pada akhirnya ditanggung pemerintah, industri, maupun masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat, B50 dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus meningkatkan pemanfaatan bahan baku domestik.
Tantangannya adalah memastikan manfaat penghematan devisa dan penguatan industri tersebut tetap berjalan seiring dengan keterjangkauan harga BBM, stabilitas pangan, serta keberlanjutan fiskal.
Pemerintah menempatkan Program Mandatori Biodiesel B50 sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Melalui pencampuran 50 persen bahan bakar nabati ke dalam minyak solar, program ini memberi sejumlah manfaat, mulai dari penghentian impor produk solar, penghematan devisa hingga Rp170 triliun, peningkatan serapan CPO, penciptaan lapangan kerja, hingga penurunan emisi gas rumah kaca.
Pewarta: Fitra Ashari
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.