Ekonom: Obligasi pemda hanya efektif untuk biayai proyek produktif
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman mengatakan penerbitan obligasi pemerintah daerah (pemda) hanya efektif untuk membiayai proyek produktif...
Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman mengatakan penerbitan obligasi pemerintah daerah (pemda) hanya efektif untuk membiayai proyek produktif yang memiliki manfaat ekonomi dan arus penerimaan yang terukur.
Sementara bila digunakan untuk belanja rutin, Rizal berpendapat manfaat penerbitan surat utang justru berpotensi menimbulkan tantangan bagi fiskal pemda di masa mendatang.
“Obligasi daerah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang efektif, tetapi bukan jalan pintas untuk menutup lemahnya kapasitas fiskal pemda,” kata Rizal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurut Rizal, pembiayaan dari penerbitan surat utang selayaknya digunakan untuk proyek seperti transportasi, air minum, rumah sakit, atau infrastruktur pelayanan publik.
Jika digunakan untuk menutup belanja rutin, defisit operasional, atau proyek yang tidak layak secara ekonomi, obligasi daerah dinilai hanya memindahkan beban fiskal hari ini menjadi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masa depan.
Terlebih, lanjut dia, tantangan terbesar terletak pada ketimpangan kapasitas antardaerah.
“Tidak semua pemda memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kuat, tata kelola yang kredibel, kualitas proyek yang bankable, serta kemampuan mengelola risiko utang,” ujarnya menambahkan.
Rizal mengatakan penerbitan surat utang daerah harus dilaksanakan dengan sangat selektif, transparan, dan disertai batas utang yang ketat, audit proyek, serta pengawasan penggunaan dana. Bila berbagai syarat tersebut tidak terpenuhi, penerbitan obligasi dikhawatirkan menjadi strategi pemenuhan fiskal yang berisiko.
“Tanpa prasyarat tersebut, obligasi daerah berisiko dan punya potensi berubah dari instrumen pembangunan menjadi sumber moral hazard, pemborosan proyek, dan tekanan fiskal baru yang pada akhirnya harus ditanggung masyarakat,” tuturnya.
Baca juga: BEI ungkap antusiasme pemda menjajaki penerbitan obligasi daerah
Baca juga: OJK ingatkan obligasi daerah hanya bagi Pemda dengan fiskal yang sehat
Baca juga: BEI: Sukuk daerah sumber pendanaan baru Pemda di luar APBD
Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.