Dulu Sering Ditalangi BUMN, Misbakhun: Pemerintah Kini Lebih Disiplin Bayar Subsidi PSO
AKURAT.CO Komisi XI DPR RI menegaskan pengawasan terhadap realisasi subsidi dan kompensasi pemerintah tidak hanya bertujuan menjaga ketepatan penggunaan anggaran negara, tetapi juga memastikan pelayanan publik ...
AKURAT.CO Komisi XI DPR RI menegaskan pengawasan terhadap realisasi subsidi dan kompensasi pemerintah tidak hanya bertujuan menjaga ketepatan penggunaan anggaran negara, tetapi juga memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, salah satu fokus pengawasan parlemen adalah memastikan pembayaran subsidi kepada badan usaha penyelenggara Public Service Obligation (PSO) dilakukan tepat waktu.
"Kami di Komisi XI selalu menanyakan bagaimana realisasi belanjanya. Jangan sampai subsidi yang sudah dialokasikan justru membuat operator PSO menghadapi persoalan keuangan," kata Misbakhun dikutip dari YouTube CNBC Indonesia dalam acara Power Lunch, Jumat (7/8/22026).
Baca Juga: Ipsos Indonesia: Belanja Masyarakat Tak Turun, Cuma Lebih Selektif
Dirinya mengungkapkan pada masa lalu pembayaran subsidi dan kompensasi pemerintah kerap terlambat sehingga badan usaha milik negara harus mencari pendanaan sementara.
"Dulu pembayaran subsidi bisa menggantung sampai tiga atau empat bulan. Akibatnya BUMN harus meminjam ke bank untuk menutup kebutuhan operasional sebelum pembayaran dari pemerintah selesai," ujarnya.
Menurut Misbakhun, kondisi tersebut mulai diperbaiki melalui mekanisme baru yang mempercepat pencairan subsidi.
"Sekarang 90 persen subsidi dibayarkan pada bulan berikutnya, sedangkan kompensasi sekitar 70 persen juga mulai dicairkan lebih cepat sambil menunggu proses audit dan perhitungan akhir," katanya.
Misbakhun menilai percepatan pembayaran tersebut penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan pelaksana PSO sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan publik.
Pengawasan Komisi XI juga mencakup berbagai program penugasan pemerintah, mulai dari subsidi energi, subsidi transportasi hingga dukungan permodalan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
Misbakhun mencontohkan sektor transportasi memerlukan investasi berkelanjutan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.
"Misalnya PT KAI membutuhkan gerbong baru, baik untuk kereta komuter, LRT maupun sarana lainnya. Dukungan pemerintah diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat terus meningkat," ujarnya.
Menurut Misbakhun, investasi tersebut tidak hanya berdampak pada layanan angkutan penumpang, tetapi juga memperkuat sistem logistik nasional yang berperan penting dalam aktivitas ekonomi.
Selain itu, Komisi XI juga mengawasi pelaksanaan berbagai program prioritas lain, termasuk anggaran pendidikan, pembayaran tunjangan guru, biaya operasional sekolah hingga penyaluran beasiswa.
"Kami memastikan anggaran pendidikan, bantuan sosial, hingga berbagai program prioritas benar-benar berjalan sesuai mandat konstitusi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Misbakhun.
Misbakhun menilai kehadiran negara tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memastikan seluruh program tersebut berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.