Dua tahun Prabowo-Gibran, pemerintah genjot kemandirian energi - ANTARA News Kalimantan Barat
Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mencatat sejumlah capaian di sektor energi selama dua tahun pertama masa pemerintahan. Deputi Bidang Kemitraan dan ...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mencatat sejumlah capaian di sektor energi selama dua tahun pertama masa pemerintahan.
Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Kurnia Ramadhana mengatakan upaya tersebut mencakup peningkatan produksi minyak dalam negeri, pengembangan energi terbarukan, penghematan devisa melalui biodiesel, hingga pemerataan akses listrik ke wilayah terpencil.
"Kemandirian energi menjadi salah satu fokus pemerintah dalam meletakkan fondasi transformasi nasional," ujar Kurnia dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Pada 2025, realisasi lifting minyak bumi, termasuk Natural Gas Liquid (NGL), kembali memenuhi target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Capaian tersebut menjadi yang pertama sejak 2016.
Selain mendorong produksi energi domestik, pemerintah memperkuat pemanfaatan biodiesel untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak (BBM).
Sepanjang 2025, implementasi mandatori biodiesel B40 menghasilkan penghematan devisa sebesar Rp130,21 triliun.
Upaya tersebut dilanjutkan melalui peluncuran mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat devisa hingga Rp170 triliun, sekaligus menargetkan penghentian impor solar.
Di sisi lain, pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan melalui program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp).
Presiden Prabowo meluncurkan program tersebut pada 25 Agustus 2026. Tahap awal program mencakup 14 proyek dengan total kapasitas 5.216 megawatt peak (MWp) atau sekitar 5,2 GWp.
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan kapasitas nasional mencapai 100 GWp dalam tiga tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan.
Sementara itu, pemerataan akses energi terus dilakukan melalui Program Listrik Desa (Lisdes), terutama bagi masyarakat di wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik.
"Sepanjang 2025, program tersebut direalisasikan di 1.516 lokasi dan menjangkau 77.616 pelanggan. Pada 2026, pemerintah melanjutkan pelaksanaan Lisdes untuk memperluas akses listrik hingga ke wilayah terpencil," katanya.
Pemerintah juga mengembangkan pemanfaatan sampah sebagai sumber energi melalui program Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL).
Pada April 2026, pemerintah menandatangani perjanjian kerja sama untuk pengembangan PSEL di tiga wilayah prioritas, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya.
Selain ketiga wilayah tersebut, pemerintah menyiapkan percepatan kerja sama di 12 aglomerasi lainnya sebagai bagian dari rencana pembangunan PSEL secara nasional.
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada impor, mengembangkan sumber energi terbarukan, serta memperluas akses energi bagi masyarakat.
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.