DSI Luncurkan Platform Tata Kelola Ekspor Batu Bara-Sawit 1 September
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memastikan platform tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) mulai beroperasi pada 1 September 2026.Perusahaan menegaskan operasional tersebut ...
Jakarta, CNN Indonesia --
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memastikan platform tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) mulai beroperasi pada 1 September 2026.
Perusahaan menegaskan operasional tersebut tidak akan mengganggu ekspor batu bara, kelapa sawit (CPO), dan ferroalloy.
Hal itu disampaikan dalam peluncuran DSI sekaligus pengenalan jajaran pengurus di Wisma Danantara, Jakarta, Senin (24/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Direktur Keuangan dan Treasury DSI Sinthya Roesly mengatakan platform DSI telah memasuki tahap pengujian dan akan diluncurkan pada 1 September 2026.
Setelah itu, DSI akan memperkuat sistem melalui portal eksportir yang ditargetkan diuji coba pada pertengahan Oktober.
"Pada 1 September kita bisa meluncurkan platform. Jadi sebenarnya bisa dikatakan DSI sudah operasional. Kemudian akan diperkuat dengan exporter portal," ujar Sinthya.
Ia mengatakan DSI akan menjalankan peran sebagai perantara (intermediary) pada tahap awal. Dalam skema tersebut, hubungan komersial antara eksportir dan pembeli tetap berjalan, termasuk arus komoditas dan pembiayaan.
"Buyer dan seller akan tetap bisa menjalankan kontraknya dan tetap bisa melanjutkan negosiasi sampai 1 Januari 2027," katanya.
Sinthya menuturkan hingga akhir 2026, DSI akan menjalankan model intermediary secara sistematis. Implementasi tersebut kemudian akan dievaluasi pada Januari 2027 bersama kementerian terkait untuk menentukan model pelaksanaan berikutnya.
Selain tiga komoditas yang saat ini menjadi fokus, DSI turut membuka peluang memperluas cakupan komoditas ekspor di masa mendatang.
Sinthya mengatakan perluasan tersebut dimungkinkan, meski implementasinya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem dan kondisi pasar.
"Untuk tiga komoditas ini, pertanyaannya apakah ke depan akan diperluas? Itu mungkin. Karena tujuan utama pemerintah adalah bagaimana sumber daya Republik Indonesia dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat," ujar Sinthya.
Pengurus DSI
Dalam kesempatan sama, DSI memperkenalkan jajaran pengurus perusahaan. Luke Thomas Mahony ditunjuk sebagai Direktur Utama DSI.
Ia didampingi Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan dan Treasury, Nur Hidayat Udin sebagai Direktur Manajemen Risiko, serta Ivan Ferdiansyah Baely sebagai Direktur Hukum dan Kepatuhan.
Sementara itu, Dewan Komisaris DSI dipimpin Komisaris Utama Cipung Noer. Dewan Komisaris juga diisi Tony Wenas, Mari Elka Pangestu, dan Harold Tjiptadjaja.
Luke mengatakan pembentukan DSI saat ini difokuskan pada dua hal, yakni memperkuat tata kelola sekaligus menciptakan nilai bagi Indonesia serta meningkatkan kredibilitas pasar komoditas nasional.
"Keberhasilan bagi DSI adalah ketika produsen meningkatkan produksi karena kepercayaan terhadap pasar komoditas Indonesia, harga menjadi lebih tinggi, dan pembeli luar negeri memilih Indonesia karena transparansi dan keterlacakan pasar komoditas Indonesia," ujar Luke.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan DSI tidak dibentuk untuk menggantikan fungsi regulator maupun menambah lapisan birokrasi dalam kegiatan ekspor.
"DSI ini bukan kerjanya menambah lapisan birokrasi atau bukan pula menggantikan peran dari regulator. Ini yang harus kita bawahi," ujar Rosan.
Ia mengatakan fungsi perizinan, pengaturan, dan pengawasan tetap berada di kementerian dan lembaga yang berwenang. Adapun DSI berfokus pada penguatan transparansi dan visibilitas transaksi ekspor.
[Gambas:Video CNN]
(lau/sfr)