DPRD Kalsel kawal pelayanan korban kekerasan dan pasien RSJ - ANTARA News Kalimantan Selatan
Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Jihan Hanifa memastikan mengawal kebutuhan untuk pelayanan korban kekerasan dan pasien Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum untuk...
Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Jihan Hanifa memastikan mengawal kebutuhan untuk pelayanan korban kekerasan dan pasien Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum untuk tahun anggaran 2027.
Jihan di Banjarmasin, Rabu, menyampaikan, perhatian ini sebagai bentuk dukungan pada pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.
Jihan mengemukakan, sudah menggelar rapat kerja bersama mitra komisinya dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kalsel serta RSJ Sambang Lihum milik Pemprov Kalsel.
Pada 2026 tercatat 15 perempuan dan 35 anak telah mendapatkan layanan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) pelayanan DPPPAKB Kalsel.
“Rencana kerja belanja DPPPAKB tahun 2027 sekitar Rp19 miliar, sementara total pagu KUA-PPAS hanya Rp13 miliar. Jadi berkurang sekitar Rp6 miliar lebih. Ini kami pertanyakan apakah akan mempengaruhi indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan estimasi pelayanan korban kekerasan pada perempuan dan anak,” jelas Jihan.
Sementara itu, Kepala DPPPAKB Kalsel Husnul Hatimah menyampaikan, bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah strategis melalui kolaborasi dengan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) dan Tim Penggerak PKK provinsi setempat.
"Kolaborasi tersebut diperkirakan mampu memberikan dukungan anggaran lebih dari Rp2 miliar guna membantu optimalisasi pelaksanaan program kerja DPPPAKB," kata Husnul.
Adapun Direktur RSJ Sambang Lihung, dr Yuddy Riswandhy Noora memaparkan, bahwa total kebutuhan anggaran mencapai Rp73 miliar lebih, sedangkan pagu dalam KUA-PPAS 2027 baru Rp43 miliar.
“Ada selisih karena beberapa proyeksi belum dimasukkan. Untuk sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) diproyeksikan sekitar Rp15 miliar pada akhir Desember,” terang Yuddy.
Ia menambahkan, bahwa pengurangan anggaran berpotensi mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar rumah sakit, terutama pada pos pengadaan obat-obatan serta makanan dan minuman pasien.
Sebagai contoh, dari total kebutuhan sebesar Rp9,19 miliar, masih terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp4,7 miliar untuk obat-obatan dan Rp4,1 miliar untuk kebutuhan makanan pasien.
"Kami berterima kasih komisi IV memberikan perhatian khusus bagi kebutuhan layanan di RSJ Sambang Lihum," ujarnya.
Pewarta: Sukarli
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.