DPRD Jatim minta Pemprov bangun sistem mitigasi gelombang PHK - ANTARA News Jawa Timur
Bagi pekerja yang belum terserap, pemerintah juga diharapkan menyediakan pendampingan kewirausahaan serta akses pembiayaan usaha. Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerint...
Bagi pekerja yang belum terserap, pemerintah juga diharapkan menyediakan pendampingan kewirausahaan serta akses pembiayaan usaha.
Surabaya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur segera membangun sistem mitigasi untuk mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mulai mengancam sektor ketenagakerjaan di daerah tersebut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana mengatakan hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 2.332 pekerja di Jawa Timur telah terkena PHK, sementara sekitar 4.400 pekerja lainnya berada dalam potensi kehilangan pekerjaan sehingga memerlukan langkah pencegahan sejak dini.
"Jangan menunggu PHK terjadi baru pemerintah turun tangan. Yang harus dilakukan adalah menyelamatkan pekerjaan sebelum pekerja menjadi korban PHK," kata Renny di Surabaya, Rabu.
Ia menilai angka tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk membangun sistem peringatan dini dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan serikat pekerja.
Menurutnya, penurunan produksi, pengurangan jam kerja maupun berkurangnya pesanan harus menjadi indikator awal agar intervensi dapat dilakukan sebelum perusahaan melakukan PHK.
Renny juga meminta Pemprov Jatim memetakan secara rinci sekitar 4.400 pekerja yang berpotensi terdampak, mulai dari sektor industri, perusahaan, hingga kompetensi tenaga kerja. Pemetaan tersebut dinilai penting agar program penyelamatan pekerjaan dan penempatan kembali tenaga kerja dapat dilakukan secara tepat sasaran.
Selain itu, ia mendorong 16 Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (BLK) di Jawa Timur bertransformasi menjadi pusat transisi pekerjaan, bukan sekadar tempat pelatihan yang menghasilkan sertifikat.
Menurut dia, BLK perlu mengintegrasikan layanan mulai dari pemetaan kompetensi, pelatihan, sertifikasi, pencocokan kebutuhan industri, hingga penempatan kerja.
Bagi pekerja yang belum terserap, pemerintah juga diharapkan menyediakan pendampingan kewirausahaan serta akses pembiayaan usaha.
Renny menambahkan, keberhasilan BLK seharusnya diukur dari jumlah peserta yang kembali bekerja dan memperoleh penghasilan, bukan hanya banyaknya sertifikat yang diterbitkan.
Ia menegaskan persoalan PHK tidak cukup diselesaikan melalui pesangon atau pelatihan, melainkan dengan memastikan pekerja kembali memperoleh pekerjaan sehingga risiko meningkatnya kemiskinan dan persoalan sosial dapat dicegah.
Pewarta: Faizal Falakki
Editor : Astrid Faidlatul Habibah
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.