DPR dorong penanganan terpadu karhutla-kebencanaan lintas kementerian

DPR RI mendorong agar pemerintah melakukan penanganan terpadu terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kebencanaan secara lintas kementerian dan lembaga. Sikap itu ANTARA News jogja 21 ...

September 8, 2026

DPR dorong penanganan terpadu karhutla-kebencanaan lintas kementerian

Selasa, 8 September 2026 17:27 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan jajaran Pimpinan DPR RI saat konferensi pers di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (8/9/2026). (ANTARA/HO-DPR)

Jakarta (ANTARA) - DPR RI mendorong agar pemerintah melakukan penanganan terpadu terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan kebencanaan secara lintas kementerian dan lembaga.

Sikap itu disampaikan oleh Pimpinan DPR RI setelah menggelar rapat paripurna di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. DPR menilai posisi Indonesia di kawasan Ring of Fire menempatkan Tanah Air berhadapan dengan risiko gempa bumi, erupsi gunung api, hingga bencana hidrometeorologi, dan karhutla di sejumlah daerah menambah beban penanganan, mulai dari kualitas udara sampai layanan dasar bagi warga terdampak.

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan penanganan bencana sulit bertumpu pada satu instansi. Ia mendorong pemerintah menghadirkan kembali leading sector yang mengoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga, sebagaimana pola yang selama ini dijalankan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Tidak bisa dilakukan oleh satu instansi atau K/L (kementerian/lembaga) saja, namun harus dilakukan secara bersama-sama," kata Puan.

Menurut dia, perhatian DPR tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Dia pun menyoroti dampak lanjutan yang dirasakan warga, mulai dari gangguan pernapasan, terganggunya kegiatan belajar anak-anak, hingga kesejahteraan keluarga terdampak.

"Kami di pimpinan DPR yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu bisa cepat teratasi," katanya.

DPR juga akan meminta pihak terkait menelusuri informasi mengenai lahan bekas karhutla di Kalimantan Barat yang disebut beralih fungsi menjadi kebun sawit. Sementara wacana penggabungan Badan Geologi dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) diminta dikaji lebih dahulu karena keduanya memikul penugasan yang berbeda.

Melalui sikap tersebut, DPR RI menegaskan komitmennya menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran di bidang kebencanaan, serta terus berkoordinasi dengan pemerintah agar penanganan karhutla dan pemulihan warga terdampak berjalan lebih baik.