Dinsos Mataram berikan ruang sanggahan warga tidak sesuai desil

Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan ruang kepada warga di Kota Mataram yang merasa data tingkat kesejahteraannya atau desil tidak sesuai untuk ANTARA News mataram 28 ...

September 2, 2026

"Di lapangan ditemukan sejumlah kasus anomali yang memicu kenaikan tingkat desil warga secara tidak wajar. Karena itu, warga yang merasa data tidak sesuai bisa melakukan sanggahan ke kami,"

Mataram (ANTARA) - Dinas Sosial Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memberikan ruang kepada warga di Kota Mataram yang merasa data tingkat kesejahteraannya atau desil tidak sesuai untuk mengajukan sanggahan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Mataram Muzakkir Walad di Mataram, Rabu, mengatakan, mekanisme sanggah dihadirkan guna melindungi warga yang sejatinya berhak menerima bantuan sosial (bansos), namun mendadak tercoret dari kepesertaan akibat anomali data.

"Di lapangan ditemukan sejumlah kasus anomali yang memicu kenaikan tingkat desil warga secara tidak wajar. Karena itu, warga yang merasa data tidak sesuai bisa melakukan sanggahan ke kami," katanya.

Menurutnya, beberapa temuan anomali yang memicu kenaikan desil di antaranya adalah nomor rekening penerima bansos yang disalahgunakan oleh pihak pengembang atau developer.

Selain itu, ada warga penerima bansos yang anggotanya menjadi agen perbankan atau agen fasilitas transaksi, hingga nomor ponsel warga yang tercatat digunakan untuk transaksi judi online (judol) tanpa sepengetahuan mereka.

"Ada warga yang tidak pernah bermain judi online, tetapi nomor teleponnya ternyata dipakai orang lain untuk transaksi tersebut. Akibatnya, bantuan program keluarga harapan (PKH) langsung terhapus dari sistem," katanya.

Namun setelah dilaporkan dan pihak Dinsos membantu proses sanggah lewat fitur yang ada, data mereka kembali diperbaiki dan dinyatakan berpotensi layak.

Langkah itu juga menjadi solusi atas keresahan masyarakat dan tindak lanjut dari koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, di mana banyak warga yang mendatangi kantor BPS untuk mempertanyakan kenaikan status desil mereka sehingga tidak lagi menjadi penerima bansos pemerintah.

Melalui aplikasi atau sistem perbaikan data Perlinsos, pihak Dinsos Kota Mataram beserta agen pendamping di lapangan aktif membantu warga mengajukan sanggahan agar status desil mereka dapat ditinjau ulang oleh kementerian terkait.

Untuk mekanisme permohonan sanggah, Dinsos Mataram menerapkan prosedur verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran data di lapangan melalui petugas atau agen pendamping mendatangi langsung rumah warga untuk melakukan verifikasi ulang serta mengambil foto kondisi fisik rumah secara riil dan titik koordinat lokasi.

Jika warga datang langsung ke kantor Dinsos untuk melakukan sanggahan, katanya, mereka diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa foto kondisi fisik rumah, tampak depan, ruang tamu, dan fasilitas toilet, serta data koordinat tempat tinggal.

"Jika semua syarat lengkap, kami bisa bantu untuk sanggahan," katanya.

Lebih jauh Muzakkir menyebutkan, permohonan sanggah yang dilayani selama ini rata-rata diajukan untuk menurunkan status desil misalnya dari desil 6 ke atas ke desil 4 atau 5.

Hal itu dimaksudkan, agar warga miskin dan rentan yang terdampak kesalahan sistem dapat kembali masuk sebagai penerima bantuan sosial yang layak pada tahun anggaran mendatang.

"Sejauh ini, belum ada warga yang mengajukan sanggahan akibat merasa desil tidak sesuai karena ditempatkan di desil 1-5, kemudian disanggah untuk naik ke desil lebih tinggi menjadi desil 6-10," katanya.