Cicilan Pembangunan Kopdes Merah Putih Dipastikan Tak Ganggu Dana Desa
Pemerintah hanya akan membayar pembangunan yang telah selesai dan memenuhi ketentuan.“Ya, tapi yang paling penting itu kan dari Inpres itu kan ada verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperas...
Pemerintah hanya akan membayar pembangunan yang telah selesai dan memenuhi ketentuan.
“Ya, tapi yang paling penting itu kan dari Inpres itu kan ada verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi. Nanti yang dibayar, yang dicicil itu yang sudah ada,” kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (7/9/2026).
Ia menegaskan, skema pencicilan tersebut tidak akan menghambat pembangunan infrastruktur di desa.
Menurutnya, pemerintah juga memiliki sejumlah program lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa.
“Enggak, insyaallah enggak. Karena Pak Presiden kan juga mengarahkan, sekarang kan ada Satgas Jembatan, ada Inpres Jalan Desa, ada juga program-program desa yang lain, dan kami dari kami juga banyak,” ujarnya.
Yandri mengatakan, besaran pembiayaan yang dicicil akan disesuaikan dengan jumlah pembangunan yang telah selesai.
Saat ini, pembangunan Kopdes disebut telah mencapai sekitar 35 ribu unit dari target 75 ribu unit.
Karena itu, Kementerian Koperasi masih melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap sejumlah fasilitas Kopdes, mulai dari gudang, gerai, hingga kendaraan.
“Jadi, misalkan dia selesainya 35.000, berarti kan tidak 40 triliun, mungkin sekitar jauh di bawah itu. Sekarang Kementerian Koperasi baru mau verifikasi dan validasi terhadap gudang dan gerai, termasuk alat kendaraannya itu sesuai spesifik atau spesifikasi atau enggak gitu loh. Nah, setelah ada BAST, berita acara serah terima, nah itu yang dicicil,” jelasnya.
Menurut Yandri, keberadaan Kopdes Merah Putih nantinya juga akan menjadi aset desa. Selain itu, pendapatan yang diperoleh dari koperasi dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa.
Kopdes juga dinilai dapat membuka akses ekonomi bagi masyarakat desa sekaligus membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik rentenir.
Selain itu, keberadaan Kopdes diharapkan dapat memastikan masyarakat desa memperoleh akses terhadap barang-barang bersubsidi, seperti LPG dan pupuk.
“Akses perbankan juga ada sampai ke desa dan lain sebagainya. Termasuk barang-barang bersubsidi benar-benar dinikmati oleh rakyat desa,” ucap Yandri.
Ia mencontohkan distribusi LPG bersubsidi. Menurutnya, harga LPG di wilayah yang jauh dari pusat distribusi dapat mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu.
Melalui Kopdes, masyarakat diharapkan dapat memperoleh LPG bersubsidi dengan harga yang lebih terjangkau.
“Selama ini misalkan gas LPG. Kalau mereka beli kan sampai ke ujung itu bisa Rp25 ribu sampai Rp30 ribu. Tapi dengan ada Kopdes yang memang gas LPG itu adalah subsidi dari APBN, itu dinikmati oleh rakyat karena harganya ya Rp16 ribu atau paling tinggi Rp18 ribu,” ujarnya.
Baca Juga: Kurang dari 24 Jam! Residivis Jambret WNA India Dibekuk Polisi di Jakarta