China Tolak Tuduhan Kelebihan Kapasitas di Tengah Ancaman Tarif Baru AS
China menolak tudingan bahwa industri dalam negerinya mengalami kelebihan kapasitas, yakni kemampuan produksi yang melampaui kebutuhan pasar domestik. Bantahan itu muncul menjelang pengumuman hasil penyelidikan Amerika Serikat yang dapat berujung pada tarif baru.
Bagikan:
JAKARTA — China menolak tudingan bahwa industri dalam negerinya mengalami kelebihan kapasitas, yakni kemampuan produksi yang melampaui kebutuhan pasar domestik. Bantahan itu muncul menjelang pengumuman hasil penyelidikan Amerika Serikat yang dapat berujung pada tarif baru.
Kyodo News dikutip Rabu, 29 Juli, melaporkan, kapasitas besar di sejumlah industri China, mulai dari otomotif, panel surya, semen, hingga baja, semakin mendapat sorotan dari mitra dagang Beijing.
Permintaan dalam negeri China yang melambat mendorong banyak perusahaan memperluas pasar ke luar negeri. Lonjakan ekspor kemudian membuat surplus perdagangan negara itu, atau selisih ketika nilai ekspor lebih besar daripada impor, mencapai rekor hampir US$1,2 triliun tahun lalu.
Kementerian Perdagangan China menyatakan Beijing tidak pernah mengejar surplus perdagangan dalam jumlah besar. Sikap itu dituangkan dalam laporan berjudul Posisi China atas Isu yang Disebut Kelebihan Kapasitas.
Laporan tersebut juga menolak istilah “Guncangan China 2.0” yang belakangan digunakan di sejumlah negara Barat untuk menggambarkan dampak meningkatnya produk China di pasar global.
“Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya mengemukakan istilah ‘Guncangan China 2.0’ dan secara keliru menuduh perkembangan industri China mengancam monopoli negara-negara Barat,” demikian isi laporan tersebut seperti dilansir Kyodo News.
BACA JUGA:
China menyebut tudingan itu tidak didukung fakta dan sama sekali tidak berdasar.
Sikap Beijing sejalan dengan pernyataan Perdana Menteri Li Qiang dalam pertemuan “Summer Davos” Forum Ekonomi Dunia di Dalian. Li mengatakan perkembangan terkini seharusnya dipandang sebagai “Peluang China 2.0”, bukan “Guncangan China 2.0”.
Di sisi lain, Amerika Serikat diperkirakan segera mengumumkan hasil penyelidikan terhadap 16 perekonomian, termasuk China, terkait kapasitas dan produksi di sektor manufaktur. Penyelidikan tersebut diperkirakan membuka jalan bagi kenaikan tarif terhadap sejumlah negara.
Pada Jumat, AS telah menaikkan tarif menjadi 10 persen hingga 12,5 persen terhadap barang dari 60 perekonomian, termasuk China. Washington menilai negara-negara itu belum efektif menegakkan larangan terhadap barang yang diproduksi dengan kerja paksa.
China dan sejumlah negara memprotes kebijakan tersebut.
Direktur Kantor Riset Kebijakan Kementerian Perdagangan China Lin Weilong mengatakan AS tidak berwenang menentukan secara sepihak apakah mitra dagangnya mengalami kelebihan kapasitas, kemudian menjadikannya dasar untuk menerapkan pembatasan.
“Amerika Serikat tidak dapat secara sempit mendefinisikan kapasitas produksi yang melampaui permintaan domestik sebagai kelebihan kapasitas, kemudian memberinya cap surplus,” kata Lin kepada wartawan di Beijing.
Tekanan terhadap produk China juga datang dari Uni Eropa. Pada awal bulan ini, blok tersebut menerapkan perlindungan bagi industri baja serta pembatasan impor paket kecil dari perdagangan elektronik.
Alfredo Montufar-Helu, pakar China di perusahaan konsultan Ankura, menilai sikap Beijing kemungkinan tidak banyak mengubah pandangan negara-negara Barat.
Menurut Montufar-Helu, kondisi ekonomi di pasar Barat membuat pemerintah sulit berdiam diri ketika impor dari China terus meningkat, terutama di sektor bernilai tambah tinggi yang sebelumnya dikuasai perusahaan-perusahaan Barat.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+