Pidato Prabowo – Cek fakta berbagai klaim Presiden di MPR/DPR - BBC News Indonesia

Cek Fakta Pidato Prabowo – Apa saja yang dikatakan Presiden di MPR/DPR?Sumber gambar, ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoKeterangan gambar, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Jak...

August 14, 2026

Cek Fakta Pidato Prabowo – Apa saja yang dikatakan Presiden di MPR/DPR?

• • Penulis, Redaksi BBC News Indonesia

• Telah diterbitkan 14 Agustus 2026, 09:29 WIB

  Diperbarui 3 menit yang lalu

• Waktu membaca: 13 menit

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan tahunan pada Sidang MPR, Jakarta, Jumat (14/08).

Ini akan menjadi momen kedua Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan sejak menjabat presiden pada 2024. Sidang di Senayan ini dihadiri para pejabat tinggi negara dan sejumlah mantan presiden serta wakil presiden, termasuk Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

BBC News Indonesia memeriksa fakta dari poin-poin yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya.

Klaim terkait MBG

Prabowo mengutarakan komitmennya melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kontroversial. Dia berkata "tidak akan membiarkan stunting atau gizi buruk di Indonesia".

"Untuk mengatasi stunting, yang masih dialami anak-anak kita. Di beberapa tempat, [angka stunting] setinggi 25%... Satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting," katanya.

"Dan karena itu saya bertekad teruskan program MBG. Tapi dengan perbaikan. Dengan efisiensi," ujar Prabowo.

Baca artikel terbaru terkait MBG:

• 'Kami ini bukan hanya 3T, tapi tersiksa dan terlupakan' – Mengapa tidak ada dapur MBG di kantong stunting tertinggi di Papua?
• Ratusan pelajar di Papua keracunan MBG – 'Ini seperti kasih makan binatang dalam kandang'

Papua merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting dan gizi buruk akut paling tinggi di Indonesia. Faktanya, dari 27.469 unit SPPG di Indonesia, jumlah dapur MBG yang beroperasi di Provinsi Papua hanya 1%.

Sebagai perbandingan, jumlah SPPG di Pulau Jawa mencapai 53% dari total SPPG yang ada di seluruh Indonesia.

Angka stunting paling rendah ditemukan di:

Kasus keracunan karena MBG selama periode 2025 hingga Agustus 2026 mencapai 40.759 orang, menurut laporan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia.

Kasus keracunan MBG terbaru terjadi di Berastagi, Sumatra Utara dan Kabupaten Jayapura, Papua.

Total, dalam tiga pekan terakhir terdapat ribuan pelajar yang dilarikan ke rumah sakit karena mual dan muntah setelah menyantap MBG.

Klaim terkait Kopdes

Prabowo mengklaim telah mendirikan 10.000 Koperasi Merah Putih (Kopdes). Dari angka itu, kata dia, 3.300 koperasi sudah beroperasi optimal.

Prabowo bilang, akhir tahun nanti dia menargetkan jumlah kopdes akan mencapai 30.000 unit.

"Untuk pertama kali, negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga tidak bisa kita dipermainkan dengan saudagar yang akan mempermainkan pasar," kata Prabowo.

"Ini bukan sumber dana dari penguasa, ini dana kedaulatan kita," ujarnya.

Klaim ini sukar dipercaya karena ketidakjelasan orientasi dan transparansi dari program koperasi ini, menurut peneliti di lembaga riset Centre for Strategic and International Studies, Nicky Fahrizal.

Akibat transparansi yang minim, menurut Nicky, isu "koperasi menjadi sumber dana bagi penguasa" wajar tumbuh di tengah masyarakat.

"Ini kan akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap program-program strategis pemerintah, termasuk koperasi ini," ujar Nicky.

"Implementasi kopdes di lapangan menjadi sorotan masyarakat karena tidak memberikan manfaat, tujuan pembentukan yang kabur, dan lokasi-lokasi yang dipertanyakan," tuturnya.

Isu transparansi Kopdes telah disuarakan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2025. Lembaga antirasuah memberi lima rekomendasi tata kelola yang bersih terhadap Kopdes.

"Menjamin transparansi anggaran, serta mencegah manipulasi data yang dapat berujung pada keberadaan koperasi fiktif," demikian saran KPK kepada Kementerian Koperasi.

Klaim soal swasembada pangan

Prabowo mengklaim swasembada pangan telah tercapai hanya dalam satu tahun, padahal semula ditargetkan baru bisa terwujud dalam empat tahun. Sebanyak delapan komoditi disebutnya telah mencapai swasembada, yakni beras, jagung, telur, daging ayam, gula, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut klaim capaian swasembada dalam setahun ini tidak dilengkapi data. Feri berkata, Prabowo juga tidak memaparkan bukti-bukti atas klaim swasembada pangan ini.

"Data setahun itu tentu harus logis. Sampai hari ini, kejelasan data, logika, swasembada yang awalnya dirancang empat tahun menjadi satu tahun itu tidak ada. Peraturan yang ada juga tidak sinkron," kata Feri.

Sementara itu, klaim mengenai swasembada beras yang dikaitkan dengan stok 5 juta ton beras yang berada di Badan Urusan Logistik (Bulog) dinilainya tidak masuk akal.

"Kalau dikorelasikan dengan data impor kita di tahun 2023 dan 2024, itu jumlahnya sinkron. Jadi, bukan tidak mungkin bahwa apa yang di Bulog adalah selama ini hasil impor. Bukan hasil panen beras di sawah," kata Feri.

Hal ini juga pernah disinggung Guru Besar IPB University, Dwi Andreas Santosa ketika pemerintah menyebut stok beras di Bulog yang mencapai jutaan ton.

"Pemerintah enggak bisa hanya bilang stok kita cukup. Stok itu harus dilihat saksama, berapa persen yang rusak misalnya agar bisa diantisipasi. Jangan kemudian pemerintah merasa baik-baik saja. Karena tahun ini sampai 2027, kondisinya tidak baik-baik saja," tutur Dwi.

Fakta di lapangan menunjukkan, harga bahan pokok lain yang diklaim Prabowo telah mencapai swasembada masih tinggi karena terpengaruh jumlah stok.

Harga jagung, misalnya, masih lebih tinggi dibandingkan harga dari Badan Pangan Nasional. Harga jagung di lapangan mencapai Rp6.400, sedangkan Bapanas berkisar pada Rp5.000 sampai Rp5.500.

Untuk daging ayam, data Badan Pusat Statistik menyebut harganya kembali melambung pada Juli hingga Agustus 2026 di 188 kabupaten/kota karena peningkatan permintaan dan seiring berjalannya program MBG lagi setelah libur sekolah.

Ayid Said Abdullah dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan meragukan klaim swasembada yang diklaim Presiden Prabowo. Kata dia, definisi swasembada yang digunakan presiden masih kabur, apakah swasembada yang dimaksud 100% dipenuhi produksi domestik atau tidak.

Menurutnya, sejumlah komoditas di Indonesia masih punya ketergantungan impor seperti gula, kedelai dan susu.

"Tadi kan rasionya dari impor masih 70% itu utama untuk yang gula industri. Jadi saya kira perlu jelas ya. Bicara jagung misalnya, jagungnya jagung apa, untuk industri atau jagung konsumsi?," kata Ayid.

Swasembada produksi pangan, menurut Ayid, juga belum menjamin bebas impor dari sisi lain misalnya bahan baku pupuk, pestisida dan pelbagai kebutuhan produksi pertanian lainnya.

Klaim swasembada energi menghemat devisa

Prabowo mengklaim Indonesia mulai mewujudkan swasembada energi melalui implementasi kebijakan diesel B50. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Juli lalu.

Program B50 adalah kebijakan mandatori bahan bakar nabati di Indonesia berupa campuran 50% biodiesel dari minyak sawit mentah (CPO) dan 50% solar fosil.

"Kita tidak lagi mengimpor solar dari luar negeri. Kita berhasil menghemat devisa Rp170 triliun (per tahun)," kata Prabowo.

Merujuk data sebelumnya, kebijakan biosolar yang bertahap misalnya pada B40 diklaim bisa menghemat devisa antara Rp130 triliun - Rp147 triliun.

Sementara itu, lembaga riset NEXT Indonesia Center menganggap penghematan devisa untuk kebijakan B50 tidak sama dengan penghematan APBN.

"Berhentinya impor solar tidak otomatis menurunkan subsidi energi. Besaran subsidi tetap dipengaruhi harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, harga Fatty Acid Methyl Ester, dan kebijakan harga BBM," tulis NEXT Indonesia.

Kebijakan B50 sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah organisasi lingkungan. Kebijakan ini dikhawatirkan akan memicu deforestasi dan kenaikan harga pangan nasional.

"Penerapan kebijakan B50 diperkirakan membutuhkan tambahan lahan sekitar 5,36 juta hektare hingga 2039, dengan potensi deforestasi mencapai 1,5 juta hektare atau setara 22 kali luas DKI Jakarta dan mendekati luas Timor-Leste," kata Riezcy Cecilia, juru kampanye Satya Bumi.

Prabowo tidak memaparkan argumentasi atau klaim apapun terkait berbagai risiko degradasi lingkungan tersebut.

Klaim pertumbuhan ekonomi 5,61% kuartal 1 tertinggi dalam 13 tahun

"Ekonomi kita pada kuartal pertama tahun 2026 tumbuh 5,61 persen dan pada semester pertama tahun 2026 tumbuh 5,45 persen. Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir," kata Prabowo.

Merujuk data BPS, persentase itu memang menjadi salah satu pertumbuhan kuartal I tertinggi selama lebih dari satu dekade terakhir, kata Mohammad Faisal, pimpinan lembaga riset CORE Indonesia.

"Kalau melihat dari faktor pertumbuhan ekonomi secara angkanya memang benar berdasarkan data BPS," ujarnya.

Namun Faisal menggarisbawahi bahwa angka-angka capaian pertumbuhan perlu dibaca secara lebih hati-hati, salah satunya melihat konteks historisnya.

Faisal mencontohkan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada 2022 juga dipengaruhi faktor low base effect setelah ekonomi terpukul pandemi Covid-19 pada 2020 dan 2021.

"Ketika pandemi sudah lewat, mobilitas sudah dilonggarkan, otomatis angkanya juga naik. Plus juga pada saat yang sama terjadi booming harga komoditas," kata Faisal.

Karena itu, menurut Faisal, perhatian utama juga harus menekankan kualitas pertumbuhan ekonomi.

"Kualitas yang dimaksud adalah sejauh mana angka pertumbuhan ini didorong atau didukung, bukan hanya oleh kelompok ekonomi atas, tapi kalangan menengah ke bawah," kata Faisal.

Sebagian sektor yang terkait dengan program prioritas Prabowo memang mulai menunjukkan dorongan pertumbuhan, kata Faisal.

Namun pada saat yang sama, kata Faisal, sektor-sektor besar yang menjadi penyumbang utama PDB serta lapangan kerja—seperti pertanian dan manufaktur—justru mengalami perlambatan.

"Sektor-sektor lain yang vital dan termasuk sektor-sektor besar yang mempengaruhi PDB kita secara nilai dan juga penyedia lapangan pekerjaan paling banyak seperti pertanian kemudian industri manufaktur itu melambat. Ini perlu menjadi catatan," kata Faisal.

Peneliti lembaga riset Celios, Nailul Huda, menilai terdapat kesenjangan antara klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah dan kondisi yang dirasakan masyarakat sehari-hari.

"Semua aspek perekonomian mengalami pelemahan yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Mulai dari konsumsi masyarakat yang melambat, PHK yang terus meningkat, hingga kesulitan dalam akses ke pasar kerja," ujarnya.

Menurut Huda, berbagai indikator persepsi masyarakat menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan belum dirasakan secara merata.

"Pemerintah selalu klaim ekonomi tumbuh tinggi, tapi masyarakat kelas bawah tidak merasakannya. Tercermin dari indeks keyakinan konsumen yang menurun dan kepercayaan akan kondisi tenaga kerja juga yang menurun," katanya.

Huda mempertanyakan apakah pertumbuhan ekonomi yang tinggi benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat.

"Dengan pertumbuhan ekonomi 5,61 persen, seharusnya masyarakat gampang mendapatkan pekerjaan, PHK tidak akan terjadi, masyarakat sangat yakin untuk terus konsumsi. Tapi ketika yang terjadi sebaliknya, berarti ada anomali dengan data kita."

Klaim soal 2,7 juta lapangan kerja baru

Prabowo mengklaim realisasi investasi di Indonesia telah menciptakan jutaan lapangan kerja.

"Di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025 realisasi investasi mencapai Rp1.931 triliun dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja," kata Prabowo.

"Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai Rp1.010 triliun dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja," ujarnya.

Pemerintah semestinya tidak hanya berfokus pada jumlah nilai investasi, tapi juga kualitas investasi yang masuk, menurut Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal.

"Yang terutama yang harus dilihat dari lapangan pekerjaan yang tercipta dari investasi semestinya adalah lapangan kerja formal, bukan lapangan pekerjaan secara umum yang mencakup formal dan informal," katanya.

Menurut Faisal, investasi yang berkualitas harus mampu menciptakan pekerjaan formal, meningkatkan upah, dan member perlindungan terhadap tenaga kerja.

Pekerjaan formal, kata Faisal, bisa menghasilkan efek berganda bagi perekonomian domestik dan masyarakat setempat.

Data lain menunjukkan penurunan penyerapan tenaga kerja dari tahun ke tahun, kata Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS.

Merujuk data BPS, setiap 1% pertumbuhan ekonomi tahun 2024 menyerap 950.000 tenaga kerja.

Sementara pada 2025, tiap 1% pertumbuhan hanya menyerap 370.000 orang. Pada 2026, rasionya hanya 340.000 orang.

"Klaim investasi dan pertumbuhan ekonomi artinya makin rendah kualitasnya. Itu juga dibantah sendiri dalam pidato Prabowo, mempertanyakan pertumbuhan tinggi tidak bermanfaat untuk rakyat. Klaim Prabowo runtuh dengan pidatonya sendiri," kata Bhima.

Bagaimanapun, Mohammad Faisal menilai klaim pemerintah mengenai investasi dan pertumbuhan ekonomi pada dasarnya sejalan dengan data pemerintah sebelumnya.

Realisasi investasi sepanjang Januari-Desember 2025 sebesar Rp. 1.931,2 triliun atau 101,3% dari target Presiden Rp 1.905,6 triliun. Data ini dikeluarkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Faisal berkata, realisasi investasi yang sudah menembus Rp1.000 triliun tahun ini masih konsisten dengan tren kenaikan investasi dalam beberapa tahun terakhir.

Klaim lapangan kerja baru untuk 2,7 juta orang sebelumnya juga telah disebut oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Klaim transparansi informasi dan partisipasi publik

Presiden Prabowo berkata, negara harus memberi kemudahan kepada masyarakat dan tidak menutupi berbagai informasi yang ada.

Dia juga berkata akan membenahi birokrasi agar program pemerintah dapat dirasakan rakyat.

"Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit," kata Prabowo.

"Saya bicara bukan hanya soal pemerintah pusat, justru saya bicara juga untuk pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten," ucapnya.

"Tanyakan ke rakyat. Dengarkan suara rakyat. Mereka yang akan menyampaikan bahwa sering program tidak sampai ke rakyat," kata Prabowo.

Terkait "mendengarkan suara rakyat", sebanyak 6.719 orang ditangkap usai gelombang demonstrasi Agustus 2025, menurut data Komisi Pencari Fakta dan Gerakan Muda Lawan Kriminalisasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.858 orang dibebaskan. Sisanya sekitar 706 orang menjalani proses hukum sebagai tahanan politik.

Salah satunya yang dipidana adalah Laras Faizati, seorang pekerja kantoran yang dihukum karena mengunggah kritiknya terhadap ketidakadilan dan penanganan hukum di media sosial.

BBC News Indonesia pernah memberitakan bagaimana Kementerian Komunikasi Digital (Komdigi) memblokir konten media massa Magdalene, terkait para terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Pemblokiran ini tidak hanya terjadi pada Magdalene. Sejumlah akun pribadi masyarakat juga sempat memperoleh teguran dari Kementerian Komdigi karena usai mengunggah kritik terhadap program pemerintah.

Berdasarkan laporan situasi hak digital Indonesia tahun 2025 yang dirilis lembaga advokasi Safenet, Februari 2026, terdapat 351 kasus pelanggaran kebebasan berekspresi daring, dengan korban mencapai 344 orang.

Jumlah itu meningkat dibandingkan pada 2024, dengan 146 kasus dan 170 korban. Orang-orang ini dijerat pidana dengan UU ITE dan pasal terkait dalam KUHP.

Selama periode April-Juli 2026, menurut data Safenet, terdapat 17 kasus permintaan penghapusan konten oleh Komdigi. Hal ini mencakup 39 persen dari seluruh kejadian kategori kebijakan, dan mayoritas menyasar kritik warganet biasa terhadap pemerintah dan programnya, bukan disinformasi atau ujaran kebencian.

"Satu catatan penting soal antikorupsi, transparansi, dan partisipasi publik, semua baru di bibir Presiden," kata pakar hukum tata negara Feri Amsari.

"Faktanya pemerintahan Presiden Prabowo sama sekali tidak menerapkan langkah-langkah konkret yang menjadi elemen penting untuk bicara antikorupsi, transparansi, dan partisipasi publik," ucap Feri.

"Jadi sebenarnya Presiden lebih banyak gembar-gembor soal berbagai nilai-nilai ideal, tapi itu sama sekali tidak terjadi, bahkan tidak ada langkah-langkah yang memperlihatkan ke arah itu," ujarnya.

Ketua MPR 'glorifikasi program unggulan Prabowo'

Ketua MPR Ahmad Muzani membuka sidang tahunan lembaganya dengan menyebut sejumlah program unggulan Prabowo.

Muzani, yang berstatus Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, mengaitkan berbagai program Prabowo itu dengan konstitusi dan pasal-pasal yang tertera di UUD 1945.

Terkait MBG, Muzani menyebut program itu "bukan semata pembagian makanan" tapi "ikhitiar mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk "membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas".

"Tugas kita bersama adalah memastikan tujuan yang baik itu dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, tepat sasaran, dan akuntabel," kata Muzani tentang MBG.

Baca juga artikel sebelumnya:

• Yang terekam dalam 70 pidato Presiden Prabowo: Dari klaim keberhasilan MBG hingga antek-antek asing
• Warganet pertanyakan pidato Prabowo soal senjata nuklir yang 'hilang'
• Pidato RAPBN Prabowo bahas MBG, pengangguran, dan nasib IKN — Apa kata ahli ekonomi?

Muzani berkata-kata pula tentang Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).

Menurut Muzani, Kopdes didesain sesuai arah pembangunan ekonomi Indonesia "yang tidak boleh semata-mata diserahkan ke persaingan bebas, yang membuat yang kuat semakin perkasa, dan yang lemah semakin tersisih".

"Koperasi merupakan salah satu sarana menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi," ujar Muzani.

"Melalui koperasi yang dikelola secara sehat dan profesional, petani dapat memperkuat posisi tawar, nelayan mendapat akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang, distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek," ucapnya membuat klaim.

Program Prabowo lainnya yang disebut Muzani adalah Sekolah Rakyat, yang disebutnya "hadir sebagai bentuk kesungguhan pemerintah menjamin pendidikan bagi masyarakat, termasuk masyarakat yang tidak mampu".

Klaim serupa disampaikan Muzani terkait Sekolah Unggul Garuda.

Kebijakan Prabowo lain yang dibanggakan oleh Muzani adalah pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia, yang akan melaksanakan tata kelola ekspor satu pintu.

Perusahaan milik negara yang dibentuk Mei lalu ini diklaim oleh Muzani "akan memperkuat posisi tawar negara dalam perdagangan global".

Apa kritik terhadap Muzani?

Muzani semestinya tidak berlebihan mengglorifikasi program-program pemerintah, kata pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari.

Feri berkata, Muzani sepatutnya berpidato sesuai tugas dan fungsinya. "Ketua MPR bukan perpanjangan tangan presiden," ujar Feri.

"Dia hanya mestinya mempersilakan Presiden memaparkan program-programnya dan memberikan ruang kepada publik, memberikan penilaian. Itu jauh lebih elegan dibandingkan sekadar membangun justifikasi terhadap program Presiden Prabowo yang disampaikan dalam pidato kenegaraan," ujar Feri.

"Jadi Muzani terkesan berlebihan karena mengulangi atau setidak-tidaknya akan terjadi repetisi yang sama ketika Presiden juga berpidato."

Artikel ini akan diperbarui secara berkala hingga Jumat sore nanti. Ikuti terus ulasan poin-poin pidato Prabowo dalam artikel ini.