Bupati Badung sampaikan aspirasi soal biaya infrastruktur Bali ke Banggar DPR - ANTARA News Bali
Badung (ANTARA) - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa berharap Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di wilayah Bali. “Infrastruktur sangat berdampak ter...
Badung (ANTARA) - Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa berharap Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR dapat memperjuangkan pembiayaan terkait penanganan infrastruktur di wilayah Bali.
“Infrastruktur sangat berdampak terhadap peningkatan daya saing pariwisata kami yang sampai hari ini menjadi salah satu lokomotif ekonomi Bali,” ujar Bupati Adi Arnawa saat menghadiri kunjungan kerja tim Banggar DPR di Denpasar, Jumat.
Ia menjelaskan Kabupaten Badung memiliki posisi strategis dalam perekonomian Bali. Namun, tingginya aktivitas ekonomi dan pariwisata khususnya di Badung Selatan juga berdampak pada kebutuhan infrastruktur dan penanganan kemacetan.
“Saat ini kami sedang membangun sejumlah ruas jalan strategis dengan nilai pembiayaan sekitar Rp2,8 triliun melalui skema pinjaman daerah untuk mengatasi bottleneck kemacetan sekaligus memperkuat konektivitas kawasan pariwisata,” jelas dia.
Untuk itu, Bupati Adi Arnawa mengungkapkan pihaknya berharap pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dapat memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap pembangunan infrastruktur strategis daerah.
Menurut dia dukungan tersebut tidak semata berupa tambahan transfer, tetapi juga dapat dilakukan melalui kebijakan dan fasilitasi pembiayaan.
“Ini dapat dilakukan khususnya untuk pembangunan yang memiliki konektivitas dengan jalan nasional dan kawasan destinasi pariwisata,” ungkap dia.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Banggar DPR Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan kunjungan kerja merupakan bagian dari fungsi konstitusional Banggar DPR RI di bidang anggaran.
“Kunjungan ini bertujuan memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan APBN di daerah, transfer ke daerah, kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, perpajakan, serta pengelolaan keuangan daerah,” kata dia.
Menurut dia, kebijakan transfer ke daerah pada 2026 diarahkan pada belanja yang produktif, terukur, dan akuntabel untuk mendukung pelayanan dasar, daya saing daerah, ketahanan pangan, serta prioritas pembangunan nasional.
“Kami juga menekankan pentingnya memastikan setiap rupiah dana transfer memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang optimal bagi masyarakat,” kata dia.
Ia menambahkan APBD Provinsi Bali 2026 perlu diarahkan sebagai instrumen transformasi ekonomi daerah melalui belanja produktif, penguatan konektivitas, pelayanan dasar, pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, serta pengembangan sektor ekonomi di luar pariwisata.
“Kami berharap kunjungan kerja ini dapat menghasilkan informasi, evaluasi, dan rekomendasi yang konkret bagi Banggar DPR khususnya dalam memperkuat efektivitas transfer ke daerah serta sinkronisasi APBN dan APBD,” pungkas Syarief Abdullah Alkadrie.
Pewarta: Naufal Fikri Yusuf/Rolandus Nampu
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.