BP3OKP sebut program afirmasi pendidikan harus jawab kebutuhan SDM Papua - ANTARA News Papua Tengah
Aimas (ANTARA) - Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya Otto Ihalauw menegaskan program afirmasi pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) harus diarahkan untu...
Aimas (ANTARA) - Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Papua Barat Daya Otto Ihalauw menegaskan program afirmasi pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan di Tanah Papua.
"Pilihan jurusan dan perguruan tinggi harus mampu menjawab persoalan pembangunan di Papua. Jangan sampai anak-anak pulang membawa ijazah, tetapi kemudian menjadi penganggur," kata Oto Ihalauw saat memberikan arahan pada kegiatan pembekalan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) 2026 di Aimas, Kabupaten Sorong, Selasa.
Ia menjelaskan BP3OKP bertugas untuk mengawal pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) atau master plan pembangunan Papua.
Menurut dia, rencana induk tersebut memuat empat misi percepatan pembangunan, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai yang saling mendukung dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Tanah Papua.
Oto mengatakan keberhasilan misi Papua Cerdas tidak hanya diukur dari jumlah penerima beasiswa afirmasi, tetapi juga dari kesesuaian bidang studi dengan kebutuhan daerah, terutama program-program yang belum tersedia di Papua.
Ia menilai pendidikan afirmasi perlu diprioritaskan pada bidang-bidang yang menghasilkan lulusan siap kerja dan mampu menjadi pelaku pembangunan, bukan hanya berorientasi menjadi aparatur sipil negara (ASN).
"Kami ingin anak-anak yang dibiayai negara kembali ke Papua dengan keterampilan yang dibutuhkan, mampu membuka lapangan kerja, dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah," ujarnya.
Selain itu, BP3OKP juga menyoroti rendahnya serapan kuota program afirmasi pendidikan tinggi di sejumlah kabupaten/kota di Papua Barat Daya. Dari sekitar 755 peserta yang ikut seleksi, hanya sekitar 249 orang yang diterima mengikuti program tersebut.
Oto menduga kondisi tersebut tidak semata-mata disebabkan hasil seleksi, tetapi juga kemungkinan belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat.
Ia secara khusus menyoroti minimnya jumlah peserta dari Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong serta meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi agar kesempatan yang telah disediakan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan secara maksimal.
"Kami akan mengevaluasi pelaksanaannya bersama pemerintah daerah. Program yang dibiayai negara ini harus benar-benar diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan," katanya.
Ia menegaskan BP3OKP akan terus mengawal pelaksanaan kebijakan afirmasi bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk menyampaikan masukan kepada Kemdiktisaintek terkait penentuan jurusan dan perguruan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan Papua.
Menurut dia, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan SDM Papua sehingga target peningkatan akses pendidikan tinggi, penurunan angka putus sekolah, serta peningkatan kualitas SDM Orang Asli Papua dapat tercapai.
"Oleh karena itu, kami mengajak seluruh pemerintah daerah, orang tua, dan masyarakat bersama-sama mengawal program afirmasi ini agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh generasi muda Papua," ujar Oto.
Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.