BI Perketat Pengawasan QRIS untuk Cegah Transaksi Judi Online
Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran sebagai sarana transaksi ilegal, term...
Liputan6.com, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memperketat pengawasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) untuk mencegah penyalahgunaan sistem pembayaran sebagai sarana transaksi ilegal, termasuk judi online. BI memperkuat verifikasi pedagang, mendeteksi transaksi mencurigakan, meningkatkan pengawasan penyelenggara jasa pembayaran, serta memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.
Anggota Dewan Gubernur BI Fillianingsih Hendarta mengatakan BI menuntut penyelenggara jasa pembayaran (PJP) dan agregator pedagang memastikan legalitas usaha serta memantau aktivitas transaksi secara berkelanjutan.
"Bank Indonesia menganggap sangat serius penyalahgunaan QRIS untuk transaksi-transaksi ilegal,” ujar Fillianingsih dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Fillianingsih menjelaskan, BI menerapkan empat langkah strategis untuk menjaga integritas ekosistem QRIS. Pertama, BI memperkuat tata kelola dan verifikasi pedagang melalui pemeriksaan identitas, profil usaha, legalitas, serta pola transaksi sejak awal kerja sama dan selama kegiatan berlangsung.
Kedua, BI meningkatkan deteksi transaksi mencurigakan, termasuk transaksi berulang dengan nominal sama pada waktu yang tidak sesuai dengan karakteristik usaha. BI juga memanfaatkan daftar hitam pedagang yang terindikasi menyalahgunakan sistem pembayaran.
"Bukan cuma know your customer di awal, tetapi juga customer due diligence ini harus dilakukan. Jadi bukan cuma di awal, tetapi dia harus memonitor kegiatan-kegiatannya,” kata Fillianingsih.
Ketiga, BI memperkuat akuntabilitas PJP dan agregator pedagang melalui pengawasan berkala. BI dapat membatasi atau menghentikan kegiatan usaha, bahkan mencabut izin PJP yang terbukti memfasilitasi transaksi ilegal.
Keempat, BI memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga, otoritas terkait, dan aparat penegak hukum untuk menangani pelanggaran. Fillianingsih menegaskan pengembangan QRIS harus berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan penjagaan integritas sistem pembayaran.
“Bukan cuma sekadar melakukan perluasan QRIS, tetapi kita menjaga bahwa integritas dari QRIS ini sendiri juga bisa diandalkan dan juga memiliki perlindungan terhadap konsumen,” ujarnya.