Belanja Pemerintah di 2027 Rp 3.362 Triliun, Purbaya: Tak Besar, Tapi Ekspansif!
Bisnis Jumat, 14 Agustus 2026 - 18:33 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Keuanga...
Jumat, 14 Agustus 2026 - 18:33 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, meskipun anggaran belanja di APBN 2027 tak terlalu besar, yakni senilai Rp 3.362,2 triliun, namun pengelolaannya dirancang supaya tetap ekspansif.
Baca Juga
Dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027, Purbaya menjelaskan bahwa rancangan anggaran belanja 2027 senilai Rp 3.362,2 triliun itu naik 3,6 persen dibanding outlook 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Jumlah itu diakuinya juga setara dengan 82,06 persen, dari total rencana belanja negara yang sebesar Rp 4.097,2 triliun di sepanjang tahun 2027 mendatang.
Baca Juga
"Jadi walaupun memang tidak besar sekali, tapi fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif," kata Purbaya di kantor pusat DJP, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa
Photo :
- [Mohammad Yudha Prasetya]
Baca Juga
Dia juga menegaskan bahwa belanja pemerintah pusat di tahun 2027 nanti, bakal menyasar program-program yang bisa menjadi sumber pendorong bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa diantara yakni untuk mendukung capaian target Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) 2027.
Hal itu seiring dengan upaya-upaya lainnya untuk mengoptimalisasi belanja negara, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan publik dan sumber daya manusia (SDM), serta untuk menjaga daya beli masyarakat
"Kita juga akan dorong pembangunan sarana dan prasarana yang mendukung capaian prioritas nasional, sebagaimana yang juga telah disampaikan oleh Bapak Presiden di DPR tadi," ujar Purbaya.
Tak hanya itu, lanjut Purbaya, di tahun 2027 nanti pemerintah juga akan terus berupaya untuk mengakselerasi langkah-langkah menurunkan angka kemiskinan, utamanya melalui anggaran belanja pemerintah pusat tersebut.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Hal itu seiring upaya serupa yang juga bakal dipacu pemerintah, untuk menghapus kemiskinan ekstrem berbasis DTSEN serta penguatan program graduasi kemiskinan.
"Yang di dalamnya juga termasuk soal penajaman akurasi penerima subsidi, serta bansos agar lebih tepat sasaran," ujarnya.
Prabowo Dorong Kewarganegaraan Ganda Terbatas, Ini Syarat dan Kelompok yang Berpotensi Mendapatkannya
Prabowo mendorong kewarganegaraan ganda terbatas bagi talenta diaspora Indonesia. Simak syarat, kelompok yang berpotensi mendapatkannya, serta rencana perubahan.
VIVA.co.id
14 Agustus 2026