Belanja APBN Regional Papua Barat capai Rp14,83 triliun - ANTARA News Papua Tengah
Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBN Regional Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga Agustus 20...
Manokwari (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja APBN Regional Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga Agustus 2026 mencapai Rp14,84 triliun.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Moch Abdul Kobir di Manokwari, Sabtu, mengatakan belanja APBN terealisasi sebesar 59,3 persen dari total pagu tahun 2026 untuk dua provinsi tersebut sebanyak Rp25,02 triliun.
“Kinerja belanja APBN mengalami peningkatan 9,6 persen dibanding periode yang sama tahun 2025 yang terealisasi Rp13,54 triliun,” ujar Kobir.
Dia menjelaskan bahwa realisasi belanja APBN terdiri atas komponen belanja kementerian/lembaga sebanyak Rp8,84 triliun, serta penyaluran dana transfer ke daerah atau TKD untuk pemerintah daerah sekitar Rp10 triliun.
Seluruh satuan kerja kementerian/lembaga perlu mempercepat penyerapan belanja sebelum akhir tahun, termasuk pemerintah daerah diharapkan segera melengkapi dokumen syarat salur TKD agar pemanfaatan anggaran lebih maksimal.
“Belanja kementerian/lembaga hingga Agustus sudah 62,3 persen dari total pagu Rp7,78 triliun, sedangkan TKD baru 58 persen dari Rp17,24 triliun,” ujarnya.
Berdasarkan fungsi, kata dia, belanja kementerian/lembaga yang diarahkan untuk urusan pelayanan umum terealisasi Rp10,27 triliun, ekonomi Rp1,35 triliun, pertahanan Rp1,42 triliun, serta urusan ketertiban dan keamanan Rp1,06 triliun.
Kemudian, pendidikan Rp391,6 miliar, perumahan dan fasilitas umum Rp127,5 miliar, urusan keagamaan Rp98,7 miliar, perlindungan lingkungan hidup Rp58,1 miliar, layanan kesehatan Rp53,8 miliar, dan pariwisata sekitar Rp0,4 miliar.
“Realisasi belanja pemerintah pusat di Papua Barat dan Papua Barat Daya bertujuan untuk mendukung berbagai fungsi pemerintahan, serta pelayanan bagi masyarakat,” ucap Kobir.
Dia menyebut bahwa penyaluran TKD untuk pemerintah daerah di wilayah Papua Barat maupun Papua Barat Daya didominasi dana alokasi umum (DAU) sebanyak Rp5,09 triliun atau sekitar 72,75 persen dari pagu Rp6,99 triliun.
Kemudian penyaluran dana bagi hasil (DBH) Rp2,57 triliun, dana alokasi khusus (DAK) nonfisik Rp986,56 miliar, dana otonomi khusus (otsus) Rp903,04 miliar, Dana Desa Rp403,96 miliar, dan DAK fisik Rp46,13 miliar.
“Total pagu DBH dua provinsi Rp4,92 triliun, DAK nonfisik Rp1,38 triliun, dana otsus Rp3,08 triliun, Dana Desa Rp709,53 miliar, dan DAK fisik Rp158,85 miliar,” ujarnya.
Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.