Bank Indonesia Salurkan 32,5 Ton Bantuan untuk Korban Gempa NTT
Bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekeo.Penyaluran dilakukan melalui jalur udara dengan mengganden...
Bantuan tersebut ditujukan untuk masyarakat di sejumlah wilayah terdampak, termasuk Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, dan Kabupaten Nagekeo.
Penyaluran dilakukan melalui jalur udara dengan menggandeng Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU).
Baca Juga: QRIS Sudah Dipakai 44,86 Juta Merchant, Bank Indonesia Bidik Digitalisasi UMKM
Bantuan dikirim dalam tiga tahap menyesuaikan kebutuhan masyarakat pada fase tanggap darurat.
Tahap ketiga diberangkatkan dari Museum Bank Indonesia pada Senin (31/8/2026) dengan bobot 14,3 ton. Bantuan kali ini terdiri atas tenda, velbed, genset, tambahan obat-obatan, dan makanan siap saji.
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di setiap fase penanganan bencana.
“Bantuan disalurkan secara bertahap mengikuti dinamika kebutuhan pada setiap fase kedaruratan,” kata Ramdan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (31/8/2026).
Sebelumnya, tahap pertama dikirim pada 24 Agustus 2026 dengan bobot 8,5 ton. Bantuan difokuskan pada kebutuhan mendesak setelah bencana, seperti obat-obatan, air mineral, makanan siap saji, dan perlengkapan higienitas.
Selanjutnya, pada 27 Agustus 2026, BI mengirim bantuan tahap kedua sebanyak 9,7 ton yang berisi bahan pangan pokok dan air mineral.
Dengan pengiriman tahap ketiga, total bantuan yang disalurkan BI mencapai 32,5 ton.
Bagi masyarakat yang terdampak bencana, persoalan setelah masa tanggap darurat tidak berhenti pada kebutuhan makanan, obat-obatan, dan tempat tinggal sementara.
Aktivitas ekonomi juga harus kembali berjalan. Masyarakat membutuhkan akses terhadap uang tunai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara pelaku usaha membutuhkan kelancaran transaksi untuk kembali menjalankan aktivitasnya.
Karena itu, BI melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT memastikan kebutuhan likuiditas perbankan di wilayah terdampak tetap terpenuhi.
Bank Indonesia menyebut optimalisasi kas titipan di perbankan menjadi salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan uang Rupiah di wilayah yang terdampak bencana.
Baca Juga: Soal Fit and Propert Test Gubernur Bank Indonesia, Misbakhun: Minggu Depan Akan Kita Laksanakan
“Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT memastikan kebutuhan likuiditas perbankan di wilayah terdampak tetap terpenuhi secara optimal,” kata BI.
Perhatian tersebut menjadi penting mengingat karakteristik geografis NTT yang terdiri atas banyak wilayah kepulauan.
Gangguan akses transportasi dapat membuat distribusi barang maupun uang tunai menjadi lebih sulit dibandingkan wilayah yang memiliki akses darat lebih mudah.
Untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses, BI juga bersinergi dengan TNI Angkatan Laut melalui program Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB).
Program tersebut diarahkan untuk memastikan ketersediaan uang Rupiah layak edar di sejumlah wilayah, termasuk Kupang, Pulau Riung, Pulau Palue, Pulau Pamana, Pulau Waiwerang, dan Pulau Lamalera.
Selain memastikan transaksi ekonomi tetap berjalan, BI juga mengantisipasi risiko kenaikan harga setelah gempa.
Bencana dapat mengganggu distribusi komoditas, terutama pangan, ketika jalur transportasi maupun akses menuju wilayah terdampak mengalami kendala.
Jika pasokan berkurang sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi, tekanan terhadap harga dapat meningkat.
Karena itu, BI menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memitigasi risiko lonjakan inflasi pascabencana.
Strategi pengendalian inflasi diarahkan pada pemeliharaan ketahanan pasokan komoditas pangan strategis serta stabilitas harga sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan.
“Strategi pengendalian inflasi difokuskan pada upaya menjaga ketahanan pasokan komoditas pangan strategis dan stabilitas harga sesuai perkembangan di lapangan,” kata BI.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penanganan dampak ekonomi akibat bencana tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial atau logistik.
Kelancaran distribusi barang, ketersediaan uang tunai, serta stabilitas harga juga menjadi bagian dari pemulihan aktivitas masyarakat.
BI menyatakan dukungannya untuk masyarakat NTT tidak berhenti pada fase tanggap darurat.
Setelah kebutuhan paling mendesak terpenuhi, Bank Indonesia akan melanjutkan dukungan melalui program pemulihan pascabencana dan pemberdayaan masyarakat.
BI mengaitkan langkah tersebut dengan mandat dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk menjalankan edukasi serta pemberdayaan masyarakat dan lingkungan dalam mendukung pelaksanaan tugasnya.
Dukungan tersebut diarahkan untuk ikut mendorong pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak, termasuk mendukung terciptanya aktivitas ekonomi dan lapangan kerja.
Dengan demikian, penanganan pascabencana di NTT tidak hanya diarahkan pada pemulihan kondisi fisik, tetapi juga menjaga agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat kembali berjalan.
Bagi warga di wilayah terdampak, tersedianya kebutuhan pokok dan bantuan darurat menjadi kebutuhan awal.
Setelah itu, akses terhadap uang tunai, kelancaran transaksi, pasokan pangan, dan kestabilan harga menjadi faktor penting agar kehidupan ekonomi dapat kembali normal.
BI mengatakan koordinasi dengan BNPB, TNI AU, Pemerintah Provinsi NTT, serta mitra penyedia logistik akan terus dilakukan dalam mendukung proses penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa.
“Semoga semangat kebersamaan, gotong royong, dan sinergi yang terjalin dapat terus dijaga untuk mendukung masyarakat NTT agar segera bangkit dan pulih pascabencana,” kata Ramdan.