Bali Hadapi Paradoks Pariwisata, Wisman Naik tapi Bisnis Hotel Tertekan

Bagikan: JAKARTA - Industri pariwisata Bali menghadapi paradoks di tengah pertumbuhan kunjungan wisatawan.Di...

August 16, 2026

Bagikan:

JAKARTA - Industri pariwisata Bali menghadapi paradoks di tengah pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Di satu sisi, peningkatan jumlah wisatawan menjadi salah satu indikator keberhasilan pariwisata, tetapi di sisi lain pertumbuhan tersebut mulai menimbulkan tekanan terhadap infrastruktur, lingkungan hingga bisnis akomodasi.

Wakil Ketua Umum Indonesia Hotel General Manager Association (IHGMA) sekaligus anggota Kelompok Ahli Gubernur Bali Bidang Pariwisata, Agus Made Yoga Iswara, menilai ukuran keberhasilan pariwisata Bali tidak lagi cukup hanya berdasarkan jumlah wisatawan.

Menurutnya, pemerintah perlu mulai menggeser fokus dari mengejar volume kunjungan menuju penciptaan nilai ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan.

“Pendekatan kuantitatif di dalam kesuksesan pariwisata sudah tidak relevan lagi,” kata Yoga melalui keterangan tertulis yang diterima VOI, Minggu, 16 Agustus.

Dia menegaskan, Bali tidak perlu mempertentangkan konsep quantity tourism dan quality tourism.

Persoalan utamanya adalah memastikan destinasi, produk, pelayanan serta tata kelola pariwisata mampu mengimbangi pertumbuhan wisatawan.

Menurut Yoga, peningkatan jumlah wisatawan bahkan tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja bisnis pariwisata, terutama sektor akomodasi.

Dia mencatat jumlah akomodasi resmi di Bali telah meningkat dari sekitar 12.000 menjadi 17.000 unit. Dengan demikian, terdapat sekitar 5.000 usaha yang sebelumnya belum tercatat secara resmi kemudian masuk ke dalam sistem.

Namun, masih terdapat sekitar 2.000 usaha akomodasi yang belum resmi. Sekitar separuh di antaranya disebut menggunakan KBLI Real Estate, tetapi dalam praktiknya menjalankan aktivitas penyewaan harian.

Kondisi tersebut membuat pertumbuhan jumlah wisatawan tidak otomatis meningkatkan tingkat hunian hotel. Sebagian permintaan justru mengalir ke akomodasi yang belum sepenuhnya tercatat dalam sistem pariwisata resmi.

Yoga menilai persoalan tersebut menunjukkan pentingnya integrasi data pariwisata. Pemerintah perlu memiliki gambaran utuh mengenai jumlah akomodasi, pola pergerakan wisatawan hingga aliran belanja wisatawan selama berada di Bali.

“Yang perlu kita lihat adalah berapa nilai ekonomi yang benar-benar tinggal di Bali,” ujarnya.

Menurut dia, Bali tetap merupakan salah satu mesin ekonomi pariwisata nasional. Karena itu, pemerintah pusat perlu melihat biaya yang harus ditanggung Bali untuk menjaga daya tarik destinasi, bukan hanya mendorong peningkatan jumlah kunjungan.

Yoga menyebut budaya sebagai capital culture. Meski tidak berbentuk komoditas fisik seperti sumber daya tambang, kekayaan budaya Bali mampu menciptakan aktivitas ekonomi dan menghasilkan devisa.

Dengan demikian, investasi untuk menjaga budaya, lingkungan dan infrastruktur Bali semestinya dipandang sebagai bagian dari investasi ekonomi nasional.

Dia menambahkan, fenomena overtourism terjadi ketika pertumbuhan wisatawan lebih cepat dibandingkan kapasitas infrastruktur.

Canggu, Uluwatu hingga Nusa Penida menjadi contoh kawasan yang berkembang pesat tetapi menghadapi tekanan terhadap kapasitas pendukungnya.

Karena itu, menurut Yoga, tantangan Bali ke depan bukan sekadar mendatangkan lebih banyak wisatawan.

“Pertanyaannya adalah berapa besar nilai ekonomi yang tinggal di Bali, siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut, dan apakah infrastruktur serta lingkungan mampu menanggung biayanya,” katanya.

Jika jumlah wisatawan terus dijadikan target utama tanpa memperbaiki persoalan struktural, Bali memang berpotensi mencatat rekor kunjungan baru.

Namun, rekor tersebut belum tentu mencerminkan pertumbuhan ekonomi pariwisata yang lebih sehat.