Bahlil Dorong Masyarakat Daerah Lebih Aktif Terlibat Pengelolaan Tambang
Bisnis Senin, 3 Agustus 2026 - 06:00 WIB Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Ba...
Senin, 3 Agustus 2026 - 06:00 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mendorong masyarakat daerah untuk terlibat lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan.
Baca Juga
Sehingga, harapannya agar manfaat kekayaan alam dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah penghasil.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), di Palembang, Minggu, 2 Agustus w026, Bahlil mengatakan bahwa selama ini masih banyak kantor pusat pemegang izin usaha pertambangan (IUP) berada di Jakarta, sementara keberadaan perusahaan di daerah penghasil perlu diperkuat.
Baca Juga
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia (tengah)
Photo :
- ANTARA/Faizal Falakki
Dia mencontohkan Sumsel yang memiliki potensi besar di sektor batu bara, sehingga kekayaan sumber daya alam tersebut harus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat setempat.
Baca Juga
Karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, bertujuan untuk membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat daerah dalam mengelola potensi pertambangan.
Pemerintah memberikan ruang dan prioritas bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi untuk ikut dalam pengelolaan usaha pertambangan.
"Kita merumuskan untuk UMKM, koperasi. Kita berikan apa yang disebut dengan prioritas, agar orang daerah menjadi tuan di negerinya sendiri," kata Bahlil, Minggu, 2 Agustus 2026.
Dia menegaskan, pengelolaan sumber daya alam tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu, tetapi harus memberikan kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Maka dari itu, ia berpesan kepada kepala daerah dapat mengajukan wilayah pertambangan yang belum memiliki IUP untuk mendapatkan prioritas pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kalau ada wilayah pertambangan yang belum ada IUP-nya, kepala daerah bisa mengajukan untuk kita berikan prioritas agar anak-anak daerah bisa juga hadir menjadi pembawa pembangunan," ujarnya (Ant).
Polda Metro Soal Ramai Mal Pasang Pagar Besi: Jangan Kita Berasumsi
Polda Metro Jaya meminta masyarakat tidak terburu-buru mengaitkan pemasangan pagar besi di sejumlah pusat perbelanjaan dengan isu keamanan yang ramai beredar di medsos.
VIVA.co.id
1 Agustus 2026