ASEAN Harus Mengeksplorasi Berbagai Kemungkinan untuk Menjembatani Aksesi Perjanjian SEANWFZ oleh Pemilik Senjata Nuklir

Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengajak ASEAN untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan guna menjembatani aksesi Perjanjian Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ), dalam pertemuan Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara di Manila pada Hari Senin.

July 20, 2026

Bagikan:

JAKARTA - Menteri Luar Negeri Filipina Theresa Lazaro mengajak ASEAN untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan guna menjembatani aksesi Perjanjian Southeast Asia Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ), dalam pertemuan Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara di Manila pada Hari Senin.

Berbicara dalam opening remarks pertemuan, Menlu Theresa menekankan pentingnya memperkuat keterlibatan dengan negara-negara pemilik senjata nuklir, guna mendorong aksesi terhadap Protokol Perjanjian SEANWFZ melalui upaya Bersama untuk menyelesaikan berbagai isu yang masih tertunda.

"Kita perlu terus mengeksplorasi berbagai kemungkinan untuk menjembatani perbedaan yang masih ada, dengan tujuan bersama mewujudkan aksesi seluruh negara pemilik senjata nuklir terhadap Protokol tersebut," jelas Menlu Theresa, Senin (20/7).

Theres mengatakan, saat perjanjian tersebut memasuki decade keempat sejak ditandatangani tahun 1995, ASEAN tetap berpegang teguh pada visi untuk menjaga Asia Tenggara sebagai kawasan bebas senjata nuklir dan seluruh senjata pemusnah massal.

Ia mengajak ASEAN untuk melakukan refleksi mendalam mengenai masa depan Perjanjian SEANWFZ.

"Sejak pertemuan terakhir kita pada tahun 2025, arsitektur keamanan dan rezim nonproliferasi global menghadapi tekanan yang semakin besar," jelasnya.

"Konflik di berbagai kawasan telah menunjukkan bahwa isu nuklir dapat dengan cepat terhubung dengan dinamika geopolitik yang lebih luas," lanjutnya.

"Di tengah meningkatnya ketidakpercayaan dan melemahnya komitmen terhadap perlucutan senjata, ASEAN bersama masyarakat internasional menghadapi risiko nyata tergerusnya capaian yang telah dibangun selama puluhan tahun dalam bidang nonproliferasi dan perlucutan senjata nuklir," tandas Menlu Theresa.

Ia juga menyoroti kegagalan Konferensi Peninjauan ke-11 Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons – NPT Review Conference) pada 27 April - 22 Mei lalu yang gagal menghasilkan dokumen akhir yang disepakati Bersama.

"Perkembangan tersebut merupakan tantangan serius terhadap perdamaian dan keamanan kawasan yang tidak dapat kita abaikan," katanya.

Diketahui, ini merupakan kegagalan ketiga konferensi tersebut menghasilkan dokumen akhir yang disepakati bersama, setelah sebelumnya konferensi tahun 2015 dan 2022 juga gagal menghasilkan dokumen akhir yang disepakati.

Sejalan dengan ASEAN Community Vision 2045, yang mulai diimplementasikan pada tahun ini, Menlu Theresa mengajak mempertahankan mempertahankan momentum dalam melaksanakan Plan of Action guna memperkuat implementasi Perjanjian SEANWFZ.

"Secara khusus, kita perlu terus meningkatkan visibilitas, relevansi, dan efektivitas Perjanjian SEANWFZ di berbagai forum multilateral, sekaligus menegaskan kembali komitmen teguh Asia Tenggara terhadap perlucutan senjata nuklir, nonproliferasi, dan pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai," ajak Menlu Theresa.

BACA JUGA:

"Sama pentingnya, kita harus terus memperkuat keterlibatan dengan negara-negara pemilik senjata nuklir guna mendorong aksesi mereka terhadap Protokol Perjanjian SEANWFZ, melalui upaya bersama untuk menyelesaikan berbagai isu yang masih tertunda, tandasnya.

Ia menambahkan, pertemuan Komisi Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) merupakan "tanggung jawab kolektif untuk Asia Tenggara tetap menjadi kawasan yang damai, bebas, netral dan bebas dari senjata nuklir dan seluruh bentuk senjata pemusnah.