Aliansi masyarakat sipil dorong evaluasi pelaksanaan PSN di NTB

Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat (ADBKR) mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Nusa Tenggara Barat agar ANTARA News mataram 38 ...

August 13, 2026

Arah pembangunan saat ini semakin menempatkan kepentingan investasi di atas perlindungan hak-hak konstitusional rakyat.

Mataram (ANTARA) - Aliansi Demokrasi Baru untuk Kedaulatan Rakyat (ADBKR) mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Nusa Tenggara Barat agar pembangunan berjalan selaras dengan perlindungan hak masyarakat.

Perwakilan massa aksi bernama Shucy mengatakan evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan pembangunan dan investasi tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi serta memperoleh perlindungan atas hak-hak mereka.

"Arah pembangunan saat ini semakin menempatkan kepentingan investasi di atas perlindungan hak-hak konstitusional rakyat. Berbagai kebijakan, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja dan status PSN telah mempersempit ruang partisipasi publik," ujar dia saat membacakan pernyataan sikap di depan Kantor DPRD NTB, Mataram, Kamis.

Shucy menegaskan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional penting dilakukan dengan memperhatikan berbagai dampak yang dirasakan masyarakat, terutama terkait persoalan agraria, sosial, ekonomi, dan akses terhadap kebutuhan dasar.

ADBKR menyoroti sejumlah persoalan pada dua kawasan proyek strategis nasional di Nusa Tenggara Barat, yakni Bendungan Meninting dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Proyek infrastruktur pembangunan Bendungan Meninting masih menyisakan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan penyelesaian. Sedangkan, KEK Mandalika masih menghadapi persoalan terkait hak atas tanah dan pemukiman kembali atau resettlement.

ADBKR mendorong pemerintah dan DPRD NTB membuka ruang dialog serta evaluasi bersama terhadap pelaksanaan pembangunan agar keberadaan proyek strategis nasional dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus memastikan hak-hak warga tetap terlindungi.