Akademisi: Partai politik berperan penting tentukan kualitas Pilkada serentak

Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Sahran Raden mengatakan partai politik berperan penting dalam menentukan kualitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) ANTARA News sulteng 1 ...

August 28, 2026

Akademisi: Partai politik berperan penting tentukan kualitas Pilkada serentak

Jumat, 28 Agustus 2026 21:20 WIB

Arsip foto - Ketua LP2M UIN Datokarama Palu Sahran Raden memberikan keterangan terkait program KKN Internasional atau KKN luar negeri yang akan dilaksanakan UIN Palu. (ANTARA/HO-Humas UIN Palu)

Palu (ANTARA) - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Sahran Raden mengatakan partai politik berperan penting dalam menentukan kualitas pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak.

“Dengan berbagai macam kesenjangan antara cita hukum dengan praktik penyelenggaraan Pilkada, maka satu hal yang paling penting itu adalah bagaimana penguatan kelembagaan partai politik,” kata Sahran di Palu, Jumat.

Menurut Sahran, partai politik memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas rekrutmen kepemimpinan melalui proses pencalonan kepala daerah.

Karena itu, penguatan partai politik tidak cukup hanya sebagai peserta pemilu, tetapi juga perlu mencakup kaderisasi, rekrutmen, demokrasi internal, dan representasi masyarakat.

“Inti dari pergeseran politik untuk pencalonan itu adalah memperkuat kualitas demokrasi internal dari partai politik,” ujarnya.

Pandangan tersebut juga dituangkan Sahran dalam buku berjudul Tipologi Politik Hukum Pilkada Serentak di Indonesia: Antara Teori dan Praktik, Upaya Mewujudkan Hukum yang Progresif dan Responsif dalam Negara Hukum Demokrasi.

Ia mengatakan kualitas Pilkada dapat dilihat dari sejauh mana hukum menjamin suara rakyat menjadi dasar pembentukan pemerintahan daerah yang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

“Sejauh mana hukum bisa menjamin suara rakyat itu benar-benar menjadi dasar pembentukan pemerintahan daerah. Nah, di situlah ukuran kualitas Pilkada bisa dilakukan,” katanya.

Sahran menjelaskan konfigurasi politik demokratis cenderung melahirkan produk hukum yang responsif, sedangkan konfigurasi politik otoritarian menghasilkan hukum yang represif.

Menurut dia, terdapat kesenjangan antara cita-cita hukum dan praktik penyelenggaraan Pilkada.

Secara normatif, kata Sahran, Pilkada harus berlangsung demokratis, transparan, dan akuntabel serta berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain politik uang, oligarki partai politik, politik dinasti, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaknetralan aparatur negara, disinformasi, konflik kepentingan, serta sengketa pencalonan dan dana kampanye.

Ia juga menyoroti politik dinasti sebagai salah satu tantangan terhadap sistem meritokrasi dalam politik.

Menurut Sahran, politik dinasti merupakan pola reproduksi kekuasaan politik yang memberikan keuntungan kepada anggota keluarga atau kerabat penguasa untuk memperoleh atau mempertahankan jabatan politik.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Akademisi: Parpol berperan penting tentukan kualitas Pilkada serentak