AHWA hingga Intervensi Politik Warnai Jelang Muktamar NU ke-35
AKURAT.CO Dinamika menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) semakin menghangat. Selain persaingan nama-nama yang disebut masuk bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mekanisme pemili...
AKURAT.CO Dinamika menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) semakin menghangat. Selain persaingan nama-nama yang disebut masuk bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), mekanisme pemilihan melalui Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dan kekhawatiran terhadap intervensi pihak eksternal turut menjadi perhatian.
Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Forum tersebut menjadi permusyawaratan tertinggi NU untuk mengevaluasi organisasi, menyusun program kerja, membahas persoalan keumatan dan kebangsaan, serta memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
Ma’ruf Amin Soroti AHWA
Wakil Presiden ke-13 RI sekaligus salah satu ulama sepuh NU, KH Ma’ruf Amin, meminta proses pemilihan AHWA berlangsung tanpa transaksi maupun mobilisasi dukungan.
Menurut Ma’ruf, AHWA merupakan representasi ulama yang bertugas memilih Rais Aam. Karena itu, anggota AHWA semestinya dipilih berdasarkan kapasitas, integritas, dan hati nurani.
“Keprihatinan itu menyangkut masalah yang utamanya itu masalah AHWA. AHWA itu adalah representasi para ulama yang untuk memilih Rais Aam,” ujar Ma’ruf seusai memimpin pertemuan sejumlah ulama sepuh NU di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Baca Juga: Intelektual Muda NU Sebut Marsudi Syuhud sebagai 'Kuda Hitam' Caketum PBNU
Ma’ruf menegaskan, anggota AHWA tidak boleh dibentuk sebagai “paket pesanan”, terlebih apabila prosesnya disertai transaksi atau mobilisasi dukungan.
Ia juga membedakan transaksi politik dengan pemberian kepada kiai dalam konteks tabarruk. Menurutnya, pemberian yang dilakukan santri kepada kiai sebagai bentuk penghormatan dan mencari keberkahan tidak termasuk praktik yang dikhawatirkan.
Sebaliknya, yang menjadi persoalan adalah penggalangan dukungan secara transaksional untuk membentuk paket tertentu.
Ma’ruf menilai praktik semacam itu berpotensi memengaruhi legitimasi hasil Muktamar.
“Jikalau itu terjadi, itu kita khawatirkan kemudian Muktamar itu menjadi tidak legitimate,” katanya.
AHWA dan Pemilihan Rais Aam
AHWA merupakan forum yang beranggotakan ulama sepuh untuk bermusyawarah menentukan Rais Aam PBNU. Dalam mekanisme sebelumnya, AHWA terdiri atas sembilan ulama yang dipilih melalui mekanisme organisasi.
Menjelang Muktamar ke-35, muncul pula wacana memperluas kewenangan AHWA. Jika selama ini AHWA berfungsi memilih Rais Aam, terdapat usulan agar forum tersebut juga terlibat dalam pemilihan Ketua Umum PBNU.
Namun, mekanisme tersebut belum menjadi keputusan final. Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menyatakan persoalan apakah Ketua Umum PBNU dipilih secara langsung oleh peserta Muktamar atau melalui AHWA akan diputuskan dalam forum Muktamar, khususnya Komisi Organisasi.
Baca Juga: Muhammadiyah Salurkan Bantuan Logistik dan Medis untuk Muktamar NU ke-35
Dengan demikian, isu perluasan kewenangan AHWA masih menjadi bagian dari dinamika pembahasan organisasi.