41 Negara Mendesak Pemberitahuan 24 Jam Sebelum Peluncuran Rudal Balistik

Koalisi yang terdiri dari 41 negara telah menyerukan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mematuhi secara ketat protokol pemberitahuan awal terkait uji coba rudal balistik jarak jauh, seraya memperingatkan peluncuran tanpa pemberitahuan membahayakan perdamaian kawasan dan keamanan global.

August 12, 2026

Bagikan:

JAKARTA - Koalisi yang terdiri dari 41 negara telah menyerukan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir untuk mematuhi secara ketat protokol pemberitahuan awal terkait uji coba rudal balistik jarak jauh, seraya memperingatkan peluncuran tanpa pemberitahuan membahayakan perdamaian kawasan dan keamanan global.

Dalam pernyataan bersama yang disampaikan pada Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Swiss dan dirilis oleh Misi AS untuk Organisasi Internasional pada Hari Selasa, pihak-pihak penandatangan menyoroti kekhawatiran yang meningkat mengenai proliferasi rudal dan mendesak kepatuhan terhadap mekanisme transparansi, khususnya Hague Code of Conduct Against Ballistic Missile Proliferation (HCOC).

"Melakukan uji coba rudal balistik berkemampuan nuklir tanpa pemberitahuan awal dan rincian yang memadai adalah tindakan berbahaya serta mengganggu perdamaian dan keamanan negara-negara yang berada di dekat lokasi uji coba tersebut," demikian bunyi pernyataan itu, dikutip dari Anadolu (12/8).

Pernyataan bersama tersebut ditandatangani Amerika Serikat, Albania, Australia, Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Kepulauan Marshall, Montenegro, Belanda, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Filipina, Polandia, Portugal, Korea Selatan, Rumania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Turki, Ukraina dan Inggris.

Dengan menyoroti uji coba rudal tanpa pemberitahuan yang baru-baru ini terjadi di kawasan Pasifik, para penandatangan mencatat bahwa kegagalan untuk mengikuti praktik standar pencegahan konflik (deconfliction) meningkatkan risiko kesalahan perhitungan dan melemahkan stabilitas global.

Pernyataan ini muncul setelah China bulan lalu menyatakan keberhasilannya melakukan uji coba peluncuran rudal strategis dari kapal selam nuklir, beberapa jam setelah mereka memberi tahu sejumlah negara Pasifik mengenai rencana uji coba tersebut.

Peristiwa itu menandai uji coba rudal strategis kedua Tiongkok sejak mereka meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) ke Samudra Pasifik pada September 2024, uji coba pertama semacam itu sejak tahun 1980.

Para penandatangan secara khusus mendesak negara-negara pemilik senjata nuklir yang meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM), rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam (SLBM), dan wahana peluncur antariksa (space launch vehicles atau SLV) untuk memberikan pemberitahuan paling lambat 24 jam sebelumnya.

Pemberitahuan semacam itu harus mencantumkan kelas rudal, rentang waktu peluncuran, area peluncuran, dan lintasan yang direncanakan, serta peringatan yang jelas bagi pelaut dan penerbang.

BACA JUGA:

"Pengaturan pemberitahuan yang transparan dan rutin tidak membatasi pengembangan militer atau kebutuhan operasional negara mana pun. Sebaliknya, hal tersebut mengurangi risiko kesalahan perhitungan, membangun kepercayaan, dan mencerminkan komitmen bersama terhadap keamanan," tambah kelompok tersebut, sembari berjanji untuk meminta pertanggungjawaban negara-negara jika tindakan mereka tidak memenuhi tanggung jawab internasional.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Urusan Perlucutan Senjata, Li Chijiang, menolak pernyataan tersebut dan menegaskan "modernisasi pertahanan Tiongkok yang sah dan wajar tidak boleh dipersoalkan, dan iktikad baik Beijing dalam memberikan pemberitahuan awal mengenai peluncuran rudal tidak boleh dimanfaatkan demi kepentingan perhitungan geopolitik," menurut laporan media pemerintah.